Lombok Barat (ntbupdate.com)-
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan nasional strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan. Namun, pelaksanaannya di lapangan seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat kini memerlukan evaluasi menyeluruh dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Laporan lapangan menunjukkan sejumlah masalah, mulai dari ketidaksesuaian data penerima manfaat, mutu makanan yang tidak terjamin, hingga lemahnya koordinasi pelaksana MBG dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat. Lebih serius, sebab ada indikasi ketidakpatuhan terhadap standar teknis terkait luas lahan dan luas bangunan MBG.
“Kami menemukan di lapangan, ada beberapa MBG berdiri di atas lahan yang lebih kecil atau lebih besar dari ketentuan, sementara bangunan yang digunakan tidak sepenuhnya memenuhi fungsi operasional atau izin teknis yang sah. Dari itu kami meminta Kepala Badan (Kaban), harus turun melakukan evaluasi, terkhusus di Kabupaten Lombok Barat,” pinta Tim Lapangan Tembok Rakyat Institute R. Wirebakti Bakti, Ahad (26/10).
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara nasional lanjutnya Kepala BGN harus segera menginstruksikan evaluasi komprehensif, mencakup verifikasi luas lahan, ukuran dan kelayakan bangunan, serta kepatuhan teknis lainnya. Evaluasi ini penting agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran, MBG beroperasi sesuai peraturan, dan tujuan gizi masyarakat benar-benar tercapai.
Selain itu, evaluasi ini akan memperkuat kredibilitas BGN. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah paket yang dibagikan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap standar gizi, tata kelola aset, dan legalitas bangunan.
Kepala Badan Gizi Nasional harus berani mengambil langkah tegas jika ditemukan penyimpangan, termasuk terkait lahan dan bangunan. Evaluasi MBG di Lombok Barat harus menjadi contoh bahwa program nasional dijalankan secara transparan, tepat aturan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (NU-01).