Lombok Tengah (ntbupdate.com) – Jum’at kemarin Komisi IV DPRD Lombok Tengah (Loteng), telah memanggil Lima Instansi, baik instansi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng, Instansi partikel dan Instansi Provinsi NTB.
Lima instansi tersebut, di antaranya Tiga berasal dari Lingkungan Pemda Loteng seperti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Duckapil).
Selanjutnya Instansi partikel seperti Kementerian Agama (Kemenag) Loteng dan Kepala Cabang Daerah (KCD) Dikbud NTB.
Dalam pertemuan tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Loteng H. Mayuki.
“Tadi sudah kita kumpulkan beberapa instansi yang bersentuhan langsung dengan data, termasuk data jumlah anak yang putus sekolah, namun sayangnya, dari Lima Instansi ini belum bisa menyerahkan data data anak putus sekolah, sehingga saya sudah minta kepada ketua Komisi, hari Senin tanggal 14 April, data data tersebut sudah diserahkan,” tegas Hj. Nurul Adha anggota komisi IV DPRD Loteng.
Kenapa ini penting harus disegerakan, mengingat apa yang telah di sampaikan bapak wakil Bupati, terkait angkat putus sekolah di Loteng tembus di angka 15 ribu.
Itu ternyata jadi isu nasional, dan pihaknya selaku anggota dewan dari Fraksi PKB, telah di tuntut oleh ketua DPW PKB, sekaligus wakil ketua Komisi 8, yang menangani soal pendidikan di Indonesia.
“Apa yang telah di sampaikan bapak Wabup kita, ternyata sudah tembus ke nasional, dan kami dari fraksi PKB di dorong oleh ketua DPW PKB sekaligus anggota DPR RI dapil Lombok, untuk segera mencari dan merincikan, data terkait anak anak di Loteng putus sekolah yang tembus sampai 15 ribu lebih,” ungkapnya.
Sementara itu dalam pemberitaan sebelumnya, sesuai hasil pertemuan klarifikasi, Dinas Dikbud Loteng di wakili Sekretaris Dinas (Sekdis). Di mana sesuai data yang diserahkan Dikbud Loteng, jumlah anak anak Loteng yang putus sekolah sebanyak 14.325.
Dengan perincian yang non formal sebanyak 238 orang, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 792 orang, untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 611 orang.
Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) 975 orang, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 1. 933 orang, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sebanyak 503 orang.
Sedangkan untuk Madrasah Aliyah (MA), sebanyak 550 orang, sedangkan yang tidak teridentifikasi tempat tinggal atau tidak sekolah, sebanyak 8. 723 orang, sehingga berjumlah 14. 325 orang.
Sedangkan PGRI Loteng belum menyerahkan rincian atau belum bisa menyimpulkan. “Ada perbedaan jumlah di tersebar di media masa sebelumnya dengan data yang ada di Dinas Dikbud, makanya kita akan lakukan pertemuan lanjutan pada hari Jum’at ini, untuk mengklarifikasi dari 14. 325 orang tersebut, berapa yang masuk Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS), baik di Madrasah ataupun di Sekolah,” terangnya.
Sementara itu utusan KCD Dikbud NTB mengatakan, jumlah anak putus sekolah di NTB ada 79 ribu lebih. “Soal Kabupaten Kota mana yang paling banyak menyumbangkan angka putus sekolah, saya tidak hafal sebab datanya ada di kantor,” ujarnya. (nu-01).