LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- H-2 Perhelatan WSBK di Sirkuit Mandalika Desa Kuta Kecamatan Pujut Lombok Tengah, terancam akan berubah jadi lokasi perkemahan Pemilik lahan, jika janji Gubernur NTB soal penyelesaian lahan tidak ditepati.
“Mohon maaf Pak Gubernur, jangan salahkan masyarakat, mereka semua menuntut haknya, soal tanah tempat lokasi WSBK ini sebagiannya milik mereka dan mereka belum dibayar, jika mereka berkemah di tanahnya sendiri, mohon jangan dimarahi,” ungkap koordinator pejuang tanah KEK Mandalika, M. Samsul Qomar, Kamis (02/03).
Seyogyanya, masyarakat yang belum dibayar hak hak mereka, sangat mendukung perhelatan ini, namun di sisi lain, ketika hak mereka di gadaikan, sudah barang tentu itu harus dipikirkan.
Soal penyelesaian yang sampai saat ini hanya sebatas janji, pihaknya juga mendorong Pemprov mengabaikan semua event WSBK, karena ITDC yang sempat membohongi Gubernur saat menyerahkan data yang tidak sesuai dengan permintaan Pemprov.
Mereka saja “kadalin” pak Gubernur, jadi baiknya pak Gubernur cuekin WSBK ini tidak usah terlibat Pemprov.
“Saya dengar pak Gubernur malah keluar Daerah, baiknya begitu karena mereka sudah bohongi Gubernur,” cetusnya.
Selanjutnya, untuk tim penyelesaian mediator juga harus bertanggungjawab atas janjinya pada rapat terakhir pekan lalu, yang akan menyurati ITDC sekaligus mewarning soal data yang tidak sesuai.
“Kita dapat info juga, kalau tim marah marah dan kecewa lalu akan bersurat kembali sebagai peringatan sekaligus itu mana progresnya jangan jangan pak asisten 3 malah yang hoax sama warga pemilik,” sindirnya. “Semoga mediator juga serius,” sambungnya
Mantan jurnalis Loteng ini menambahkan, sebagai pimpinan tertinggi di NTB semestinya pak Gubernur harus tegas, bukan mengiba pada ITDC selaku pengembang dan lagian masyarakat di sekitar e Bunut, mengambil haknya yang belum dibayar.
“Masyarakat di E Bunut pak Gubernur, yang belum selesai di bayar tinggal 1,8 hektare, secara yurisprudensi kita kan sama itu juga HPL tinggal di cabut HPL lalu di bayar,” jelasnya
Sedangkan ketika ITDC diminta mengeluarkan data, malah data kerohiman yang mereka kirim dan itu tidak nyambung. “Saat ini kami pantau warga sudah bersiap siap dengan segala macam aksinya dan itu bagian dari protes dan Kami tidak ada kompromi soal penyelesaian harus segera di selesaikan bagaimanapun caranya atau sekali lagi kami izin ke pak gubernur untuk kuasai sirkuit yang masih belum selesai di bayarkan tersebut,” tutup M Samsul Qomar. (nu-01)