LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Air susu dibalas air tuba, itulah pribahasa yang layak disematkan kepada masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah (Loteng). Janji tinggal janji, setelah apa yang didapatkan oleh pengelola tampah Hills dari masyarakat setempat, kini malah mereka disakiti oleh perlakuan pengelola Tampah Hills.
“Dulu sebelum di bangun, pengelola tampah hills berjanji akan mensejahterakan masyarakat, namun apa yang dijanjikan hanya janji manis untuk bisa mendapatkan tanah, kini masyarakat kami hanya meratapi penyesalan dan jadi penonton,” ujar Fathurahman masyarakat Desa Mekarsari, Rabu (15/3).
Kenapa pihaknya mengatakan demikian lanjutnya, sebab fakta di lapangan, yang bekerja di tampah Hills mayoritas orang luar desa, luar daerah dan bahkan ada yg dari luar negeri. Sedangkan masyarakat lokal atau man power lokal, hanya dijadikan penonton dan kalaupun ada masyarakat Mekarsari, hanya direkrut atau di taruh jadi kuli kasar.
“Masyarakat kami, asli Jadi penonton di rumah sendiri, yang bekerja rata rata dari luar desa malah yang paling menyakitkan, mereka itu orang asing. Tidak sesuai janji dulu ketika mereka membujuk masyarakat melepaskan tanah mereka, ternyata itu dusta semua,” kesalnya.
Selain itu tersebut, tampah hills hanya menyisakan Limbah atau sampah bagi Masyarakat setempat. Bekas galian yang dilakukan oleh pihak tampah hills, bakal memicu bencana buat masyarakat setempat. Terutama ketika musim hujan, ancaman banjir mengintai lantaran selokan yang ada sudah tertutup limbah.
Demikian pula ketika musim panas tiba, debu berhamburan membuat polusi udara kotor dan lambat laun masyarakat Mekarsari, bakal mendapat musibah penyakit, akibat bekas galian dari atas bukit yang mengakibatkan udara tidak sehat.
Sedangkan di sisi lain, pihak perusahaan tampah Hills tidak menyiapkan Tempat pembuangan sampah. Sementara sampah-sampah sisa pembangunan dan limbah yang dihasilkan dari proses galian tanah, berserakan.
“Dulu kami percaya saja sama janji perusahaan tampah hills, sehingga waktu itu kami berharap, dengan adanya perusahaan ini masyarakat kami semakin makmur, namun ternyata tak bawa faedah,” kesalnya.
Selain itu lanjut mantan anggota DPRD Loteng ini, para kontraktor yang membangun gudang di seputaran Desa, sebagai tempat mereka menyimpan bahan-bahan bangunan, pihaknya yakin itu semua bodong alias tanpa izin, sehingga hal ini membuat banyak warga terganggu.
“Mereka datang seperti maling, tidak tau tata krama dan sopan santun, tukang tukang ini semua dari luar daerah malah dari luar negeri, dan kami yakin, khusus WNA mereka semua tidak punya kelengkapan, seperti surat untuk tinggal dan bekerja di negara ini,” ungkapnya.
Atas hal itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng, dan pemdes Mekarsari untuk segera bersikap, menertibkan perusahaan-perusahaan yang membangun ini, periksa kelengkapan administrasi nya, izin-izin nya dan kelengkapan pekerja, khususnya yang dari luar negeri.
“Pemda juga harus adil kepada warganya sendiri, ini petugas hanya beraninya menertibkan pedagang kaki Lima saja, sedangkan perusahaan- perusahaan besar malah mereka tutup mata,” kesalnya.
Jika ini terus dibiarkan, maka jangan salahkan masyakarat setempat yang akan menertibkan para “Pendatang haram” ini. “Sebelum kami bertindak, mohon pemda berbuat adil, jika ini terus dibiarkan, jangan salahkan kami para “pendatang haram” Ini tenang di tanah kelahiran kami,” tegasnya. (nu-01)