LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Nyali wakil ketua DPRD NTB Muzihir, ternyata tidak segarang ucapannya, hanya satu ronda pernyataan Haji Rahmat Hidayat politisi gaek Anggota DPR/RI asal Lombok Timur membuat anggota DPRD NTB gerah dan langsung minta maaf.
Di mana di sejumlah media, politikus PDI-P mengatakan, telah terjadi praktek “jual beli pokir, ijon duit, oknum DPRD NTB minta proyek” banyak oknum tersebut sering tawaf ke sejumlah Dinas Dinas untuk bisa mendapatkan proyek.
Pernyataan tersebut, menimbulkan kontroversi, hingga mengundang berbagai statement berbagai pihak hingga para politisi junior di NTB
M. Samsul Qomar misalnya, dalam tulisan yang dikirimkan ke redaksi ntbupdate.com menuliskan, tuduhan Ketua DPD PDIP Rahmat Hidayat soal jual beli Pokir dan amburadulnya pembahasan di DPRD NTB adalah tudingan serius .
“Atas statement ayah kita semua bapak H. Rahmat Hidayat, kami melihat itu benar benar serius, sebab kami yakin, sekelas om Rahmat tidak mungkin ber statement kalau tidak punya bukti valid,” katanya, Selasa (21/3).
Sebagai politisi yang masih muda, pihaknya sangat menyayangkan jika apa yang di sampaikan om Rahmat itu benar benar terjadi, tentu ini akan menjadi tragedi bagi konstitusional dan pemilih para wakil rakyat yang saat ini menjabat. “Saya baru kali ini mendengar ada bukti yang di dapat soal jual beli Pokir di Dewan Provinsi.
Tentu ini sangat bagus jika om rahmat segera membawa ini ke APH,” terangnya.
Sebagai junior lanjutnya, pihaknya mendukung langkah ini. Silahkan pak Muzihir di maafkan tapi bukti soal Jual beli pokir ini jangan sampai di hilangkan ini luar biasa dan baru terjadi di Indonesia.
Malah jika tuduhan ini tidak lanjut masyarakat akan kecewa pada om Rahmat yang sudah sesumbar di media dan sudah di konsumsi publik.
Saya sekali lagi yakin beliau pasti benar dan punya bukti soal yang di tuduhkan itu.
Sementara soal Kunker ke Luar negeri, meskipun halal dan sudah ada anggaran di situasi saat ini baiknya di tunda dulu. Anak anak muda saja yang masih usia milenials sudah banyak yang kritik rencana kunker ini, jangan sampai dengan alasan dana Rp 3 M sudah siap lalu mengenyampingkan kritik masyarakat .
“Ajarkan pada kami yang muda untuk bisa mendengar masukan dari luar jangan sampai seperti stement H Muzihir itu kan kritik dari luar justru kritik dari luar harus di dengar generasi kita ini harus di ajarkan tidak hanya bicara tapi juga mendengar,” pintanya
Senada juga dikatakan Dian Sandi Utama menuliskan, DPRD NTB harus menjawab tuduhan Bapak Rachmat Hidayat yang menyatakan bahwa di Udayana telah terjadi Praktek jual-beli Pokir, ngijon duit pada kontraktor bahkan disebut tawaf keliling dinas-dinas minta proyek yang dilakukan oleh oknum pimpinan DPRD NTB.
Pernyataan tersebut tidak bisa dianggap pernyataan sembarangan, selain sebagai pimpinan Partai Politik di NTB beliau juga adalah seorang anggota DPR RI.
Jika tuduhan ini tidak dijawab secara resmi oleh DPRD NTB, jangan salahkan masyarakat nantinya jika menyimpulkan, bahwa; “Ternyata benar isu selama ini, telah terjadi praktek Korupsi yang luar biasa di sana, koalisi antara penyedia dan pemberi pengadaan barang dan jasa, maka sudah waktunya Aparat Penegak Hukum masuk,” tutupnya. (nu-01)