LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- World Superbike Round II (WSBK) berlangsung pada 3—5 Maret 2023 di Mandalika Internasional Street Circuit, Lombok NTB sudah selesai. Pihak penyelenggara, ternyata masih meninggalkan hutang ke Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng), khususnya masalah pajak WSBK.
“Kami dari pemda Loteng sudah bersurat ke pihak MGPA, soal pajak WSBK, sampai saat ini tidak ada kabarnya,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng Drs. H. Jalaluddin, dengan singkat sembari berlalu masuk ruang sidang DPRD Loteng, Senin (27/03).
Sementara itu anggota DPRD Loteng Lalu Ramdhan mengaku terkejut, kalau pihak MGPA belum melunasi kewajibannya ke pemda Loteng, terutama masalah pajak WSBK. “Malah sekarang kami tau, kalau pajak WSBK belum di serahkan, padahal sudah dua pekan lebih event WSBK selesai,” katanya.
Atas kelalaian tersebut, pemda sudah kirimkan surat ke pihak MGPA, juga sekarang ia tau. Padahal hal hal semacam ini, pihak MGPA harus paham dengan kewajibannya ke pemda, jangan menunggu disurati baru mau bayar kewajibannya.
“Saya ndak habis pikir, dengan pihak MGPA, masak hal hal sepele harus di surati baru mereka mau bayar kewajibannya dan Pemda harus tegas dalam hal ini,” pintanya.
Sebab lanjutnya, yang mengirimkan surat ini, kan bukan pribadi namun ini negara, sehingga itu harus di taati oleh pihak MGPA, jika tidak di indahkan pihaknya mendorong agar pemda tegas.
“Saya jengkel kok sampai di surati, padahal bayar pajak WSBK itu kewajibannya, yang jelas jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pemda, MGPA tidak mau bayar kewajibannya, mohon pemda harus tegas,” Pintanya lagi
Terpisah Lalu Sunting Mentas anggota DPRD Loteng Daerah Pemilihan (Dapil) III Pujut Praya Timur, malah mempertanyakan MoU Pemda Loteng dengan MGPA dalam gelaran WSBK, seperti apa, apalagi di gelaran WSBK tersebut Pemda Loteng tidak ada target capaian pajak yang berasal dari gelaran tersebut.
“Kalau sudah berkomentar tak punya target, berarti tidak ada MoU yang di buat sama Pemda dengan pihak MGPA, jika betul tak punya target, dong lucu jadinya, kok bisanya event kelas internasional tak punya target,” herannya.
Tidak adanya MoU sebelumnya, pihaknya menilai tidak menutup kemungkinan pihak MGPA akan memberikan alasan ini itu, sebab meraka punya celah menghindar.
“Dengan tidak adanya target, saya yakin peluang untuk buat alasan terbuka dan kita tidak bisa memaksakan MGPA, ketika nanti pajak yang di setor MGPA nilainya kecil ke Pemda dan Pemda jangan mengeluh ketika suratnya di jawab dengan hasil tidak memuaskan,” ungkapnya.
Ke depan lanjut Ketua komisi IV DPRD Loteng ini, sebelum dilaksanakan event, Pemda harus tegas dan buat MoU, biar hasil dari event internasional ini, ada manfaatnya untuk masyarakat dan kemajuan pembangunan Loteng ke depan. (nu-01)