LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Pondok Bersalin Desa (Polindes) Desa Landah Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), yang di kerjakan CV Antos Pemasek kini sudah rusak.
Padahal Polindes yang menelan anggaran rehab senilai Rp 199.700 juta, tersebut di kerjakan pada bulan Februari 2023, namun sudah rusak.
Anggaran besar namun kualitas jelek, kini jadi buah bibir masyarakat setempat.
Seperti yang dikatakan tokoh masyarakat Landah Budi Utomo, kepada ntbupdate.com ia mengaku kesal melihat hasil pekerjaan rehab polindes Landah, yang menelan anggaran besar, namun belum setengah tahun sudah rusak.
“Coba bayangkan, anggaran rehab polindes ini senilai Rp 199.700, jumlah ini bagi kami sangat besar, namun tidak sebanding dengan kualitasnya,” kesalnya, Senin (18/9).
Semestinya lanjutnya, apabila masyarakat yang membangun apalagi rehab, dengan anggaran sampai Rp 199.700, pasti hasilnya paten, namun ini malah sebaliknya, tembok sudah terkelupas.
“Ini aja sudah rusak, belum lagi di beberapa titik yang lain, tinggal menunggu waktu saja akan rusak, dan saya yakin Polindes Landah ini tidak akan sampai bertahan lama tidak bisa difungsikan lagi,” tegasnya. “Jangan hanya pikirkan untungnya saja, dan mengabaikan kualitas pekerjaan, ingat hormati kami selaku masyarakat penerima manfaat,” sambungnya.
Jeleknya hasil pekerjaan CV Antos Pamasek, pihaknya berharap pemerintah daerah Loteng, terkhusus dinas kesehatan harus meninjau ulang beberapa CV yang hanya memikirkan isi kantong.
“Jika pemda tidak percaya, silahkan turun kami siap menunggu dan membuktikan kalau hasil pekerjaan CV Antos Pamasek hanya memikirkan untung,” kesalnya
Sementara itu anggota DPRD Loteng Komisi IV Legewarman, meminta agar semua masukan dari masyarakat harus di perhatikan, sebab masyarakat sebagai penerima manfaat, yang bersentuhan langsung dan tau kondisi yang sebenarnya.
“Masyarakat sebagai penerima manfaat, tidak akan memberikan informasi tidak tidak, pasti informasi yang diberikan masyarakat sesuai apa yang dilihatnya,” katanya.
Untuk itu lanjut calon anggota DPRD NTB dari praksi PBB, pihaknya meminta agar pengawasan yang di lakukan oleh dinas melalui konsultan pengawas di semua program kegiatan lebih dimaksimalkan lagi, agar kualitas pekerjaan sesuai dengan spek yang ada di RAB. “Jika baik hasilnya pasti masyarakat tidak akan lapor, dari itu saya meminta agar dinas kesehatan memaksimalkan pengawasan melalui konsultan pengawas, dan tekankan agar di kerjakan sesuai RAB,” pintanya.
Sementara itu PPK Dinas Kesehatan Edy Saroji melalui pesan WhatsApp nya menuliskan, “Nggeh,,besok kita service,” tulisnya.
Sementara itu dalam pemberitaan sebelumnya, Edy mengaku, tujuan pemerintah dalam melakukan pekerjaan apapun itu, khususnya rehab di Polindes Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Loteng, bertujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Sehingga ketika ada masukan, itu sangat bernilai bagi Dinas, untuk melakukan perbaikan dan masukan ini juga bagian dari teguran ke kontraktor, yang mengerjakannya.
“Tujuan pemerintah sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ketika ada masukan itu kita syukuri untuk kita sama sama perbaiki, agar masyarakat merasa terlayani dengan program pemerintah, dan semoga dengan di rehab nya pustu ini manfaatnya dinikmati oleh masyarakat setempat,” Tutupnya. (nu-01)