LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Mengawali tugasnya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya Lombok Tengah (Loteng), Widi Pramono bersama jajarannya, langsung menjalin silaturahmi dengan Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, Senin (26/2).
Usai bertemu Bupati Loteng, Kepala KPP Pratama Praya Widi Pramono menuturkan, kedatangannya bersama rombongan, guna melakukan silaturrahmi dan menyampaikan update tentang perpajakan di Loteng.
“KPP Pratama Praya wilayah kerjanya meliputi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Loteng dan Lotim. di Lotim kami sudah bersilaturahmi dan di terima langsung PLT Bupati dan sekarang kita adakan hal yang sama di Loteng,” tuturnya .
Saat bertemu bapak Bupati Lanjut Pramono, pihaknya menyampaikan update Perpajakan di Loteng khususnya di terkait Penerimaan Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT.
Pada tahun 2023 KPP Pratama Praya di berikan target untuk mengumpulkan Pajak Pusat sebesar Rp 447 Miliar. Alhamdulillah tahun 2023 KPP Pratama Praya berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 470 Miliar atau sebesar 105% dari target.
Selanjutnya dari jumlah Rp 470 Milyar tersebut, pembayaran pajak yang berasal dari Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Loteng adalah sebesar Rp 254 Miliar.
Penerimaan pajak dari Kabupaten Loteng sedikit lebih tinggi dibandingkan kabupaten Lombok Timur karena di Loteng terdapat Bandara Internasional dan Kawasan ekonomi Khusus Mandalika.
“Saya juga sampaikan terimakasih kepada bapak Bupati Loteng, kesadaran masyarakat Loteng cukup tinggi dalam hal kewajibannya membayar pajak,” paparnya.
Pramono juga menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini, pihaknya diberikan target untuk menghimpun pajak Rp 529 Miliar.
Kenaikan APBD di Dua Kabupaten binaan, yang bisa memberi stimulus pada perekonomian daerah membuat pihaknya cukup optimis bahwa target tersebut bisa terpenuhi.
“Semakin besar pajak yang bisa dihimpun dari masyarakat, nanti akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan dari APBN maupun APBD,” paparnya.
hasil pengumpulan pajak tersebut akan kembali ke daerah dalam bentuk berbagai dana transfer pemerintah pusat antara lain dana Perimbangan, dana desa dan Dana Bagi Hasil.
Sebagai gambaran tahun lalu, pusat mentransfer Rp 1,8 triliun untuk Loteng, atau sekitar 78% dari penerimaan APBD yang berjumlah Rp 2,3Triliun.
“Sebagian besar Program pembangunan di Loteng itu berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Loteng, sehingga kesadaran masyarakat Loteng untuk membayar pajak perlu terus ditingkatkan,” bebernya.
Ditanya, apa yang menjadi fokus KPP Pratama Praya untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini ? Pramono mengaku, pihaknya akan fokus dalam meningkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Baik pajak penghasilan orang pribadi maupun pajak dari badan usaha.
Salah satu indikator peningkatan kesadaran pajak masyarakat adalah tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan Pajak Penghasilan.
“Untuk SPT Tahunan Pajak penghasilan orang pribadi batas laporannya paling telat 31 Maret, sedangkan untuk Badan usaha paling lambat 30 April,” terangnya.
Dikatakan, ada beberapa harapan dari hasil silaturrahmi dan pertemuan dengan bapak Bupati, dimana bapak Bupati akan memberikan dukungan penuh terhadap pengumpulan pajak dan mendorong masyarakat untuk wajib pajak termasuk yang berbadan usaha agar menyampaikan SPT laporan tahunan.
Dukungan penuh dari Bupati Loteng diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masayarakat tentang pajak di tahun 2024 ini.
Sementara itu Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri mengaku, silaturrahmi adalah bagian yang harus dipertahankan, sebab dengan banyak bersilaturahmi, insyaallah segala urusan akan selesai dan hubungan juga semakin dekat.
Terlebihnya lagi KPP Pratama Praya, adalah mitra kerja dalam membangun Loteng lebih baik. “Ajaran agama mengajarkan kita akan manfaat dari silaturrahmi, apalagi KPP Pratama Praya, salah satu kantor vartikel mitra kerja Pemda Loteng, dalam silaturrahmi itu banyak yang kita bahas,” katanya.
Sedangkan soal kewajiban membayar pajak, Alhamdulillah masyarakat Loteng sangat taat dan patuh pada aturan. Tingginya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, secara tidak langsung masyarakat sudah membantu pemerintah dalam pembangunan.
Sebab dari hasil pajak yang terkumpul, tentunya akan kembali, namun itu berbentuk program, yang bisa dinikmati kembali. “Catatan KPP Pratama Praya, masyarakat kita kesadaran membayar pajak cukup tinggi, cuman saya mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk Patuh aturan, termasuk membayar pajak tepat waktu,” pintanya. (nu-01)