Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Bertempat di Edotel K-One Mandalika Praya atau di lingkungan SMKN 1 Praya Lombok Tengah (Loteng), Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK-KBIHU) Provinsi NTB.
Menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) II, Muswil II di buka langsung oleh Kepala Kanwil (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah NTB, H. Lalu Muhammad Amin, Sabtu (20/12).
Ketua FK-KBIHU NTB H. Ahmad Dimyati mengatakan, setiap sesuatu pasti ada akhirnya, termasuk jabatan sebagai ketua FK-KBIHU NTB, periode 2020-2025.
Selama menjadi ketua, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan, serta tugas yang belum tuntas ia selesaikan. Dari itu, dalam kesempatan Muswil II FK-KBIHU NTB ini, pihaknya sampaikan permohonan maaf.
“Kesempurnaan itu milik Allah, dan manusia tempat salah dan lupa, dari itu di Acara Muswil II FK-KBIHU NTB ini, saya minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama menjabat sebagai ketua FK-KBIHU NTB,” katanya
Diakuinya lanjutnya, saat ini jumlah KBIHU di NTB ada 30 KBIHU, dari 30 KBIHU tersebut, kini sudah bertambah menjadi 32, tambahannya ada KBIHU di Nurul Wathan Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Loteng, dan satunya ada di Sumbawa.
Dalam perjalanannya, dari 30 KBIHU NTB, hampir 60 persen masih aktif, terutama di Lombok Barat, di mana Jamaah Calon Haji (JCH), banyak JCH yang melaksanakan Ibadah haji tidak melalui KBIHU.
Dari catatan ini lanjutnya, pihaknya mengajak kepada seluruh pimpinan KBIHU NTB, untuk lebih aktif dan melek teknologi, mengingat saat ini teknologi sangat penting, sebagai ajang dakwah dan melaksanakan seluruh tahapan tahapan dalam program KBIHU.
“Ke depan, semoga dengan adanya Muswil II FK-KBIHU ini, keberadaan KBIHU di NTb semakin maju,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah H. Lalu Muhammad Amin mengatakan, peran KBIHU NTB, dalam membantu pemerintah pemerintah soal urusan haji, telah memberikan kontribusi nyata dan banyak, sehingga proses pelaksanaan haji setiap tahunnya lancar dan aman, sesuai harapan.
“Kita di Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, sangat terbantu atas keberadaan KBIHU, dan Muswil II FK-KBIHU saya harapkan, lahirnya ide ide cemerlang dan calon ketua yang profesional,” katanya.
Dikatakan, Kementerian Haji dan Umrah, adalah kementerian baru sesuai dengan undang undang nomor 14 tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji n umrah.
Dalam perjalanannya maka keluarlah regulasi tentang adanya struktur organisasi di tingkat instansi sesuai dengan Keputusan Presiden (Perpres) nomor 2 tahun 2025, tentang tata kelola dan struktur organisasi haji dan umrah.
“Tertanggal 28 November 2025, saya diberikan amanah sama bapak Menteri Haji dan Umrah, sebagai kanwil Kementerian Haji dan Umrah di NTB, keberadaan FK-KBIHU sangat membantu keberlanjutannya dalam melaksanakan tugas, apalagi lembaga ini lembaga baru dan butuh kebersamaan,” ungkapnya.
Karena masih baru lanjut mantan Kasubag Humas Kanwil Kemenag NTB ini, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah sampai saat ini strukturnya belum lengkap. Sebab dari 10 Kabupaten kota di NTB, baru 5 yang sudah definitif memiliki kepala.
Diantaranya Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Bima dan kota Bima. “Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu, sampai sekarang masih kosong,” paparnya.
Selanjutnya, seluruh perangkat yang sebelumnya sebagai petugas di Penyelenggara Haji dan Umrah, secara otomatis diberikan Tugas dan Pungsi (Tupoksi), masuk jadi pegawai di kementerian Haji dan Umrah.
“Penugasan langsung jadi pegawai kementerian Haji dan Umrah, sesuai amanat Undang Undang nomor 14 tahun 2025 dan Perpres nomor 92 tahun 2025,” jelasnya.
Dikatakan, Tri Sukses Haji dan Umrah adalah menjadikan penyelenggaraan haji lebih dari sekadar ibadah, yaitu mencakup.
Pertama Sukses Ritual (ibadah sesuai syariat, aman, nyaman), Dua, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji (berdampak positif ekonomi umat, ciptakan kemandirian), Tiga Sukses Peradaban dan Keadaban (memperkuat persatuan, akhlak mulia, dan karakter bangsa) sebagai sarana membangun peradaban Islam yang kuat dan berkeadaban.
Dijelaskan, Sukses Ritual Haji,
Memastikan seluruh prosesi haji (manasik, transportasi, akomodasi, kesehatan dan lainnya) berjalan sesuai syariat Islam, aman, nyaman, efisien, dan bebas korupsi.
Fokus pada kualitas pelayanan agar ibadah mabrur dan sah.
Sukses Ekosistem Ekonomi Haji,
Mengoptimalkan potensi ekonomi haji, tidak hanya logistik musiman, tetapi juga untuk pengembangan ekonomi umat.
Menciptakan dampak positif pada perekonomian nasional, meningkatkan daya saing, dan kemandirian umat.
Sukses Peradaban dan Keadaban:
Menjadikan haji sebagai momentum memperkuat persatuan umat (ukhuwah wathaniyah dan islamiyah) dan rasa nasionalisme.
Membangun karakter, akhlak mulia, dan citra Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam).
“Intinya, Tri Sukses ini sebagai kegiatan strategis yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi untuk membentuk umat yang beradab dan berdaya,” Paparnya.
H. Lalu. M. Amin menambahkan, masing-masing KBIHU pihaknya yakin memiliki jama’ah yang masuk sebagai JCH, dari itu mari bersama sama memberikan bimbingan sesuai regulasi dan aturan yang berlaku. Agar para JCH nantinya memahami aturan yang ada, apalagi sekarang pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan pelaksanan ibadah haji.
“Bila perlu semua pimpinan KBIHU melek teknologi, biar paham informasi terkini dan bila perlu jama’ah JCH juga di usahakan untuk bisa mengoperasi teknologi biar bisa lebih mandiri dan memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji,” pintanya. (NU-01)