Lombok Tengah (ntbupdate.com)-
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyampaikan, sebagian besar kondisi jalan kabupaten saat ini 75 persen kondisi baik.
Pernyataan ini dinilai keliru dan salah besar, sebab di bagian selatan wilayah Loteng, kondisi jalannya rusak parah.
“Bapak Sekretaris Dinas PUPR Loteng, M. Sarjan yang terhormat saya tantang bapak turun, cek di bagian selatan, biar bapak liat langsung kondisi jalan di bagian selatan, jangan asal ngomong,” tantang Ketua DPD KNPI Loteng, Sri Anom Putra Sanjaya, S.H. Jum’at (16/1).
Ruas jalan Kabupaten, khususnya di Kecamatan Pujut kondisinya rusak parah, banyak berlubang, dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
Sehingga hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Sekdis PUPR, sebab kondisi jalan di bagian selatan sangat memprihatinkan.
Sehingga berdampak terhadap aktifitas masyarakat, terutama para penjual, petani, pelajar dan para pengguna jalan, yang berhajat berwisata ke Kawasan Mandalika.
“Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian serta aktivitas pariwisata. Padahal, Kecamatan Pujut merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Loteng,” ujarnya.
Bicara soal kontribusi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), wilayah selatan sangat besar kontribusinya untuk PAD Loteng.
Cuman pihaknya heran kenapa itu tidak dipikirkan Pemda Loteng, atau jangan jangan sumber PAD yang bersumber dari selatan, tidak dianggap ada sehingga wilayah bagian selatan, tidak pernah diperhatikan.
“Kami tidak pungkiri, wilayah selatan banyak menyumbang PAD untuk Loteng, cuman kenapa para pemberi kebijakan tutup mata, sedangkan di wilayah lain jalannya sudah bagus, dan kami selaku penyumbang PAD, kondisinya jalannya parah,” kesalnya.
Atas kondisi ini, pihaknya malah berfikir negatif terhadap kebijakan Pemda Loteng, artinya pemda Loteng pilih kasih dalam pembangunan infrastruktur dan ini perlu segera dievaluasi.
Semestinya pemerataan pembangunan jalan harus sejalan dengan kontribusi daerah terhadap pendapatan daerah.
“Ini bukan soal membandingkan, tapi soal keadilan pembangunan. Wilayah yang memberi kontribusi besar seharusnya mendapatkan perhatian serius dari sisi infrastruktur,” katanya.
Atas hal itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar percepatan perbaikan jalan kabupaten diprioritaskan di wilayah selatan Loteng, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Masih dalam pernyataan Sekdis PUPR Loteng, 75 persen kondisi jalan baik, apakah sisanya yang 25 persen sesuai pernyataan sekdis tersebut, ada di wilayah selatan. Jika benar demikian, pihaknya setuju, artinya benar Pemda telah berbuat tidak adil terhadap pemerataan pembangunan, terutama soal infrastruktur. (NU-01)