Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB) mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) RI yang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di sejumlah dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), khususnya di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat.
Koordinator APPM-NTB, Saddam Husen, menilai sidak tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai SOP dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Di Kutip dari media NTBpost tertanggal 14 Maret 2026, Juru Bicara BGN RI, Dian Islamiati, menyampaikan bahwa dalam sidak tersebut ditemukan beberapa dapur yang berpotensi ditutup karena tidak memenuhi standar salah satunya Dapur yang ada di Desa Bonder, Temuan tersebut antara lain infrastruktur dapur yang tidak layak, seperti penggunaan dinding berbahan triplek, hingga kondisi sanitasi yang buruk dengan banyaknya lalat di area dapur.
Selain itu, APPM-NTB juga menyoroti adanya kasus dugaan keracunan yang terjadi pada 30 Januari 2026 di Desa Darek. Berdasarkan hasil pemeriksaan Puskesmas Darek, sampel makanan saat itu telah diamankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Loteng. Namun hingga saat ini, APPM-NTB menilai belum ada kejelasan progres penanganan kasus tersebut.
“Kami akan segera bersurat dan meminta Dikes Loteng, untuk menginformasikan hasil temuan dari barang bukti yang sudah di sita sebelumnya,” ungkapnya.
Selanjutnya dari hasil sidak tersebut APPM-NTB meminta ada ketegasan dan bila perlu MBG yang tak taat aturan dan tidak memenuhi syarat di tutup.
“Kami sangat mengapresiasi sidak yang dilakukan BGN RI. Namun jangan hanya berhenti pada peringatan. Jika ditemukan pelanggaran serius, BGN harus berani mengeluarkan SP 1, SP 2 hingga penutupan dapur yang terbukti melanggar aturan,” tegas Saddam Husen.
Selain persoalan bangunan dan kebersihan, APPM-NTB juga menyoroti dugaan tidak adanya sistem penampungan limbah dapur di dapur MBG Desa Bonder. Limbah dapur diduga dibuang langsung ke saluran irigasi lapangan umum Desa Bonder, yang seharusnya tidak terjadi karena pengelolaan limbah wajib memenuhi standar sanitasi.
APPM-NTB juga menilai pengawasan dari Kepala SPPG dan Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG sangat lemah, padahal mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh mitra menjalankan program sesuai aturan BGN.
“Kami meminta BGN RI tidak hanya omon-omon apalagi ini sudah mendekat lebaran. Jika pelanggaran terbukti, maka dapur MBG di Desa Bonder, Desa Darek, dan dapur lain yang bermasalah harus ditutup,” tegas Saddam.
Ia juga mendesak agar Kepala SPPG dan Korcam SPPG segera dicopot dari jabatannya, karena dinilai tidak becus menjalankan pengawasan terhadap Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Program ini adalah program prioritas negara. Karena itu tidak boleh dijalankan secara asal-asalan yang justru berpotensi membahayakan masyarakat,” tutup Saddam Husen. (Rilis).