Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Sejumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang di tempatkan di Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai jadi sorotan.
Pasalnya keberadaan para SPPI, kadang, ada yang berlagak sok dan merendahkan pekerjaan orang. Padahal tugas SPPI sangat besar dalam mensukseskan program bapak Presiden.
Mulai dari mengatur admnistrasi dan kontroling manageman Dapur, penyedia jenis menu hingga laporan laporan Admnistrasi keuangan serta kontrol berbagai aktivitas di Dapur hingga ke para penerima manfaat.
Bukan hanya itu, sejumlah Mitra dan para relawan mulai ada yang tidak nyaman dengan kinerja SPPI yang ada di Dapur MBG. Hal ini sangat berdampak terhadap sering terganggunya pelayanan pendistribusian MBG ke penerima manfaat, mulai dari keterlambatan pengantaran yang kadang karena waktu yang terlambat menu MBG keduluan Basi dan menjadi tak layak konsumsi.
“Di salah satu penerima MBG di Loteng, ada yang melaporkan beberapa hari menunya ada yang basi, malah pihak SPPI menyalahkan mitra selaku pengantar, salah satu contoh kader posyandu selaku ujung tombak pendistribusian, itu di tuding pihak SPPI, kan ini namanya sangat aneh,” tulis salah satu Mitra kepada ntbupdate.com, Sabtu (11/4).
Selain itu kata mitra yang enggan disebutkan namanya ini, pihaknya tidak heran banyak berita berita miring tentang kinerja SPPI, terutama usai Hari Raya Idul Fitri lalu. Ada yang disebut tidak tau adab etika (tidak sopan, ngucap kasar), ada isu SPPI yang minta Mobil Operasional pribadi ke Mitra bahkan isunya mereka minta uang dengan alasan yang tak jelas, serta ada yang sampai mau di laporkan ke APH karena dianggap merugikan MITRA akibat cara kerja yang diduga semau gue dan hanya mengikuti keinginannya sendiri, yang mengakibatkan Mitra merasa dirugikan.
“Kadang kami jengkel dengan ulah para SPPI SPPI ini, sebaiknya dilakukan roling bila perlu pecat saja, jika diketahui menyimpang dan merugikan Mitra dari standar kerja baiknya dipecat saja,” tegasnya.
Senada juga dikatakan ketua Asosiasi UMKM Lombok Deny, keberadaan SPPI akhir akhir ini sering kali lupa dan berbuat semaunya. Hal ini kadang melahirkan presidium buruk bagi pengelola MBG dan Mitra. “Jangan sampai niat suci bapak Presiden dalam menjalankan Program MBG, rusak gegara SPPI yang tak tau diri,” sentilnya.
Untuk diketahui lanjut Deny, sekelas pejabat daerah, Pegawai negeri, pun bisa di pindahkan atau dipecat secara tidak hormat, jika dianggap melanggar kode etik, nah apalagi sekelas SPPI. “Mohonlah jangan terlalu arogan, kita kawal bersama program bapak Presiden ini biar tepat sasaran,” cetusnya.
Dikatakan, dari beberapa masukan yang ia terima, pihaknya berharap para KORCAM, KORWIL, hingga KOREG SPPI, harus lebih serius mengawasi kinerja SPPI bawahan, jangan terus terusan seakan nampak saling bela dan merasa takut meskipun benar ada dijumpai masalah pada mereka, jangan sampai ada anggapan dan kecurigaan bahwa ada hal hal yang dirahasiakan dan dimainkan serupa atau secara bersama sama.
“Sudah saatnya SPPI di Dapur di roling saja,” tutupnya. (Nu-01).