Loteng (ntbupdate.com)- Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Lombok Tengah (Loteng) yang menyebutkan besaran gaji tenaga kesehatan (nakes) hanya mencapai Rp 200 ribu, menuai sorotan tajam dari Serikat Masyarakat Peduli Transparansi (SEMESTA) NTB.
Organisasi ini menilai penjelasan tersebut belum utuh dan menuntut keterbukaan data terkait struktur penghasilan yang sebenarnya diterima.
Sekretaris SEMESTA NTB, Ahmad Nouval Faorani, menyatakan bahwa isu ini tidak bisa hanya berhenti pada pengungkapan angka gaji pokok semata. Pemerintah daerah wajib menjelaskan secara rinci komponen pendapatan lainnya, termasuk sumber dana kapitasi, non-kapitasi, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
“Penjelasan tersebut tidak cukup hanya berhenti pada angka gaji dasar, melainkan harus dibuka secara utuh agar publik mengetahui struktur penghasilan yang sebenarnya diterima para nakes, saya minta kepala Dikas harus jinggo paparkan yang sebenarnya, ujar Ahmad nama sapaannya dalam keterangannya, Senin (22/04).
Menurutnya, tanpa data yang rinci dan dapat diverifikasi, pernyataan resmi justru berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa jika memang terdapat tambahan penghasilan selain gaji pokok, maka hal tersebut harus dibuktikan dengan data yang valid.
“Kalau memang ada tambahan penghasilan, tunjukkan datanya secara terbuka. Jangan sampai publik hanya disuguhi penjelasan yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak sejalan dengan fakta di lapangan,” tegasnya.
Ahmad menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal nominal, melainkan menyangkut prinsip transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi para tenaga kesehatan. Adanya perbedaan informasi antara pernyataan resmi dengan keluhan yang disampaikan langsung oleh para nakes harus segera dicarikan titik terang melalui bukti administrasi.
“Persoalan ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak tenaga kesehatan. Perbedaan antara penjelasan resmi dan informasi yang beredar harus diuji melalui dokumen, rekap pembayaran, dan mekanisme pembagian yang jelas,” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat kesenjangan antara data yang disampaikan Dinas Kesehatan dengan realitas yang diterima nakes. Hal ini tercermin dari aksi demonstrasi dan audiensi yang sebelumnya dilakukan oleh para tenaga kesehatan, yang menjadi indikasi adanya masalah dalam sistem penggajian.
“Kalau memang semuanya baik-baik saja, tidak ada alasan untuk menutup data. Justru ketika ada suara keberatan dari para nakes, itulah alarm awal bahwa ada yang harus diperiksa secara serius,” kata Ahmad.
SEMESTA NTB juga memperingatkan bahwa jika ternyata pernyataan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta administrasi maupun realisasi pembayaran di lapangan, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti. Dalam kondisi tersebut, dugaan maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau penyimpangan tata kelola keuangan tidak bisa diabaikan.
Oleh karena itu, SEMESTA NTB mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Kesehatan untuk segera membuka ruang klarifikasi berbasis data. Publik, menurutnya, berhak mendapatkan penjelasan yang lengkap dan faktual, bukan sekadar narasi.
“Kalau datanya bersih, buka saja. Kalau sistemnya benar, tunjukkan saja. Dalam urusan hak nakes, yang dibutuhkan bukan retorika, tetapi bukti yang bisa diuji,” tegasnya.
Hingga saat ini, SEMESTA NTB terus mendorong agar struktur penghasilan nakes dan tenaga administrasi dipublikasikan secara transparan. Keterbukaan informasi dinilai menjadi langkah paling tepat untuk meredam kegaduhan publik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (NU-01).