LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Di acara seminar Kebangsaan, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi (Hadi) Nahdlatul Wathan (NW) ke 70 di Mataram kemarin. Sejumlah tokoh nasional dan pejabat daerah, dihadirkan, dalam memberikan materi, slah satunya Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri.
Dalam materinya, Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri menjabarkan, sejumlah praktik baik sudah dilakukan di Lombok Tengah. Misalnya program pencatatan anak yatim di seluruh Lombok Tengah. Dirinya bahkan menugaskan satu orang pegawai khusus di tiap desa untuk melakukan pencatatan tersebut.
Selain itu Lombok Tengah juga, setiap tahun melaksanakan program rahman rahim day untuk anak-anak yatim, di mana dalam acara tersebut, seluruh anak yatim di Lombok Tengah yang kini berjumlah 12.137 orang, mendapatkan santunan dari Pemkab Lombok Tengah.
“Untuk santunan saja, setiap tahun kita sudah siapkan anggaran Rp 1,2 miliar,” katanya.
Dananya kata Bupati Loteng, itu semua berasal dari anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah, yang saat ini setiap tahun mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 11 miliar.
Rencananya, setelah bulan Ramadan ini lanjut ketua DPW Gerindra NTB ini, anak-anak yatim di Lombok Tengah tidak akan mendapat santunan dalam bentuk uang tunai lagi. Tetapi akan diganti dalam bentuk biaya pendidikan. Pemkab Lombok Tengah akan menanggung seluruh biaya sekolah anak-anak yatim tersebut. Selain itu, Pemkab Loteng juga akan membiayai anak-anak yatim untuk menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Mataram.
‘Seluruh biaya pendidikannya akan ditanggung oleh pemerintah,” tegasnya “Kelak, kalau mereka sudah lulus menjadi dokter, merekalah yang akan terus merawat anak-anak yatim di Lombok Tengah,” sambung Bupati Loteng yang biasa di sapa Miq Hul.
Biaya pendidikan anak-anak yatim tersebut, berasal dari dana BAZNAS sebesar Rp 1,2 miliar tiap tahun. Sisanya, akan ditambah dari dana shodaqoh dari seluruh PNS di Lombok Tengah. Mereka menyisihkan penghasilan mereka Rp 5.000 tiap bulan untuk anak-anak yatim. Dari sumbangan Rp 5.000 tiap PNS tiap bulan, Pemkab Loteng mampu mengumpulkan Rp 100 juta, sehingga dalam setahun bisa mencapai Rp 1,2 juta.
Dana tersebut kemudian dikelola oleh yayasan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah secara exoficio, di mana Bupati juga menjadi pembina yayasan. Kalau Bupati berganti, Sekda berganti, maka otomatis, penggantinya yang akan melanjutkan kepengurusan yayasan tersebut. Dan para pengurus yayasan tidak menerima gaji, dan tidak boleh pula mengelola dana yang sudah dikumpulkan tersebut.
“Kami juga kini sudah menyiapkan tanah seluas 1, 4 hektare untuk membangun klinik. Namanya Klinik Peduli Yatim. Nanti, anak-anak yatim yang telah menuntaskan pendidikan kedokteran mereka, akan mengelola langsung klinik tersebut, yang seluruhnya untuk kepentingan anak-anak yatim,” tutupnya. ((nu-01)