LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Beberapa tahun lalu, pihak ITDC merencanakan akan meningkatkan infrastruktur beberapa Desa yang masuk penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng).
Tidak main main, anggaran peningkatan infrastruktur kawasan penyangga KEK Mandalika tersebut, dari dana CSR senilai Rp 90 Miliar, sampai saat ini tidak terbukti. Pasalnya sampai saat ini tidak pernah ada program, lalu kemana anggarannya ?.
“Tahun lalu, ITDC merencanakan akan melakukan peningkatan pembangunan di beberapa desa yang masuk dalam penyangga KEK Mandalika, dengan menggunakan dana CSR senilai Rp 90 Miliar, namun sampai saat ini apa yang telah dibangun, ini patut kita pertanyakan juga,” Tegas Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, Jum’at (16/6).
Dana tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk peningkatan seperti infrastruktur pendukung, mulai dari pengadaan air bersih dan yang lainnya, namun sampai saat ini tidak pernah ada. “Kita patut mencurigai kalau ITDC ini tidak serius mau membangun pariwisata di KEK Mandalika,” tanyanya.
Padahal lanjutnya, pemerintah daerah Loteng, telah maksimal berbuat, sampai sampai kuburan juga di pindahkan. “Kami benar benar serius melaksanakan keinginan pemerintah pusat, membangun KEK Mandalika, sampai sampai kuburan pun kita pindahkan,” ujarnya.
Selanjutnya, pernyataan pihak Indonesia Financial Group (IFG) dan Injournyb saat audensi dengan Komisi IV DPR RI kemarin. Dimana pernyataan tersebut, sangat merugikan pemerintah daerah Loteng, selaku tempat pusat
Penyelenggaraan Balap Motor WSBK di Sirkuit Mandalika. “Kami kecewa dengan pernyataan itu, jelas itu akan berdampak kepada tingkat kunjungan wisatawan ke Loteng,” ungkapnya.
Padahal lanjutnya, selama ini pihak pemda Loteng, tidak pernah dilibatkan pihak ITDC, terutama dalam hal penyelenggaraan event event besar.
Padahal selama ini pemda Loteng sangat mendukung program pemerintah pusat, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui adanya KEK Mandalika ini.
“Saya curiga ada keinginan buat sirkuit ditempat lain. Jika mengaku rugi sampai Rp 4,2 T, selama ini dalam event event besar, kami tidak pernah dilibatkan, apalagi ikut mengawasi, sekarang malah mengaku merugi,” kesalnya.
Atas hal itu, pihaknya berharap, agar anggota DPR RI Dapil Lombok untuk tidak bungkam dalam hal ini, sebab apa yang disampaikan oleh ITDC tidak sesuai fakta dan program yang di rencanakan tidak dilaksanakan.
“Kami sangat Berharap DPR RI bersuara dalam hal ini, jangan diam saja” harapnya. (nu-01)