LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu langkah membawa daerah lebih maju. Sebab semakin cerdas generasi penerus, maka itu berimbas kepada kemajuan daerah.
Hal tersebut sudah dilakukan era Zulkiflimansyah dan Hj. Rohmi Djalilah semasih menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, dengan program beasiswa.
Namun sayang, peningkatan SDM tersebut melalui program beasiswa harus pupus, lantaran munculnya wacana penghapusan beasiswa, oleh PJ Gubernur NTB HL. Gite Ariyadi.
Atas hal itu, menuai banyak kecaman dan penolakan atas keputusan nyeleneh tersebut, salah satunya Wakil Partai Perindo NTB M Samsul Qomar.
Kepada ntbupdate.com ketua KONI Loteng ini mengatakan, wacana menghapus program beasiswa yang di programkan ZulRohmi sangat zolim dan tidak populis.
Betapa tidak, program beasiswa merupakan kebutuhan yang sangat fundamental karena menyangkut peningkatan SDM anak NTB, khususnya yang tidak mampu tapi berprestasi.
Semestinya lanjutnya, untuk program beasiswa di tambah setiap tahun bukan malah di kurangi apalagi di hapus. Sama saja pemprov dan bawah PJ gubernur dan DPRD saat ini tidak berpihak pada generasi selanjutnya, dan pihaknya menilai itu perbuatan zalim kepada anak anak muda NTB.
“Pemerintah sebelumnya sedang ikhtiar mencerdaskan anak bangsa untuk peningkatan SDM, kok sekarang PJ Gubernur mau menghapus ikhtiar itu, kan aneh dan ini sama artinya dengan upaya menjegal NTB ini maju,” katanya, Sabtu (18/11).
Hal yang paling menyedihkan lanjut mantan senior wartawan ini, ketika beasiswa ini mereka katakan sebagai beban APBD, sementara terkuat molornya pembahasan karena Anggota DPRD sedang bertahan untuk pundi pundi Pokirnya Rp 400 Miliar tambahan.
“Jangan serakahlah masak tidak pernah cukup dengan pokir dan gajinya terus kayak orang kehausan dan kelaparan dan tega mengorbankan program beasiswa yang sangat penting,” kesalnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak PJ Gubernur untuk meneruskan program beasiswa tersebut karena ini menyangkut peningkatan SDM, sebab masih banyak anak anak yang butuh bantuan pembiayaan sekolah tinggi baik dalam maupun luar negeri.
“Program beasiswa ini lebih besar manfaatnya ketimbang menambah pokir dewan, dan kami curiga pokir itu akan di salahgunakan, sebab ini sudah bukan rahasia lagi dimana mana pokir bisa saja di diperjualbelikan dan kami juga meminta APH mengatensi proses pembahasan APBD di Prov NTB karena indikasinya sudah tercium di kalangan umum jika ada permainan yang kurang baik,” tutupnya. (nu-01)