LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Penyelenggara Pengawas Kecamatan (PPK) Pemilihan Legislatif (Pileg) kemarin, dinilai telah mencederai demokrasi. Pasalnya dalam demokrasi kedaulatan itu ada ditangan rakyat, namun ini sebaliknya, malah ada di tangan PPK dan PPS, dalam Pilkada mendatang, PPK dan PPS sebelumnya harus di ganti.
“Penyelenggaraan kemarin itu, jadi sampel dan potret kalau PPK dan PPS tidak berkualitas dan telah mencederai nilai nilai demokrasi, atas hal itu, saya meminta KPU Loteng untuk mengganti PPK dan PPS pada pileg kemarin,” kata ketua Aktivis Demokrasi NTB, Apriadi Abdi Negara, Sabtu (20/4). “Kemarin saja banyak konflik yang terjadi, dan itu buah dari keprofesionalan mereka, dari itu di Pilkada mendatang, konflik serupa tidak terulang lagi,” sambung aktivis muda ini.
Bobroknya hasil rekrutmen PPK dan PPS tersebut, pihaknya atas nama ketua Aktivis Demokrasi NTB, menawarkan saran, dalam perekrutan PPK dan PPS selaku bagian dari penyelenggara Pilkada, agar KPU Lombok Tengah memberikan hak kepada para Aktivis dan Tokoh-tokoh di Lombok Tengah, agar dilibatkan dalam Rekrutmen Calon PPK dan PPS.
Kenapa harus demikian, kembali pihaknya mengulas, dalam Pileg kemarin, itu penuh dengan peristiwa, seperti penggelembungan suara dari tingkat desa sampai tingkat Kecamatan dan itu sepertinya sudah tersetruktur.
Dan itu bukan praduga, tapi terbukti dalam proses sanding data di Pleno tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi, tidak singkron.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada KPU Lombok Tengah, untuk serius menerima tanggapan masyarakat sebagai salah satu alasan untuk menentukan siapa yang akan menjadi PPK dan PPS pada Pilkada Lombok Tengah tahun 2024.
“Kita semua ingin melihat semua tahapan pilkada berjalan dengan baik, jangan sampai melahirkan konflik seperti pileg kemarin,” tutupnya. (Peng)