Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Akhir akhir ini keberadaan RSUD Praya Lombok Tengah (Loteng), sedang dalam sorotan. Pasalnya beberapa persoalan yang terjadi di tubuh rumah sakit plat merah ini, telah membuat sejumlah organisasi di Loteng, angkat bicara.
Mulai dari persoalan pasien yang diduga meninggal di karenakan keterlambatan penanganan, kekurangan Bad, hingga pelayan di RSUD tidak menunjukkan keramahan kepada masyarakat dan beberapa persoalan lainnya.
Banyaknya persoalan tersebut, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas), RSUD, patut dipertanyakan. Sebab selama ini tidak pernah peduli dengan persoalan yang selama ini terjadi di lingkaran RSUD Praya.
“Persoalan di RSUD Praya ini sangat komplit, tapi saya heran kok dewas yang memiliki tanggung jawab soal RSUD, menghilangkan. Jangan hanya mengharapkan gaji dong, tapi harus turun menyikapi persoalan RSUD,” tanya anggota Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani, usai menerima hearing sejumlah NGO Loteng, Selasa (31/12).
Politisi NasDem yang biasa di sapa Hamzan Halilintar ini menambahkan, beban tugas dan gaji yang mereka terima, semestinya harus di imbangi dengan tugasnya, jangan hanya nongol ketika tanggal gaji dicairkan.
“Emang tidak malu menerima gaji, melaksanakan tugas tidak,” tanyanya.
Kenapa pihaknya menyebutkan tidak melaksanakan tugas, sebab selama ini secara lahiriah belum pernah pihaknya melihatnya, termasuk di media masa juga belum pernah ia baca, kalau Dewas RSUD Praya, turun melakukan cek Ricek terkait persoalan di RSUD ini.
“Soal komunikasi vie telepon antara Dewas dengan direktur mungkin pernah, tapi yang saya maksudkan tidak pernah turun, itu sebatas pengetahuannya seperti yang telah kami lakukan bersama rekan rekan dewan,” jelasnya. “Jika Mereka sudah turun saya yakin persoalan ini tidak mungkin terjadi berulang kali,” sambung wakil ketua Komisi IV ini.
Jika Dewas RSUD tidak peduli, tidak menutup kemungkinan dewan akan merekomendasikan Dewas tidak lagi dari unsur pejabat daerah, melainkan akan diusulkan dari sejumlah elemen di luar pemerintahan.
Termasuk juga dari unsur anggota dewan sendiri, mengingat fungsi dewas sangat urgen di RSUD. Sebab, peran dewan pengawas bisa menentukan baik buruknya penanganan dan pelayanan terhadap pasien yang tentunya akan berdampak pula pada nama baik daerah.
“Kami akan agendakan untuk memanggil dewas, terlepas dari jabatannya, mereka harus ikut bertanggung jawab,” janjinya
Selanjutnya soal Standard Operating Procedure atau Prosedur Operasional Standar. Dalam hal ini pihaknya menilai itu langkah yang tepat, tapi yang jadi pertanyaan, sudahkah SOP itu di sosialisasikan ke masing-masing kepala Puskesmas.
Dengan persoalan yang terjadi saat ini, malah pihaknya meyakini tidak pernah di sosialisasikan. “Kita berfikir logika saja, jika sudah di sosialisasikan, saya yakin persoalan di RSUD Praya tidak semrawut saat ini, atau jangan jangan itu dijadikan alat bela diri saja sama pihak RSUD,” herannya
Yang terakhir soal full Bad, jika itu dijadikan alasan, pihaknya mendorong untuk mencarikan solusi. “Kita sama sama cari solusi, yang berlalu kita jadikan pelajaran untuk berbenah, satu yang saya ingatkan kepada RSUD, soal SOP itu baik, tapi mari kita kedepankan kemaslahatan, jika ada pasien yang sangat orgen, kenapa tidak itu di dahulukan, terpenting adalah menyelamatkan,” tutupnya.
Sementara itu Hj. Nurul Adha berharap, pihak RSUD jangan membela diri apalagi menyalahkan pihak Puskesmas, sebab yang namanya manusia tak luput dari salah dan khilaf.
“Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, dari itu ketika ada kritikan mari kita jadikan pelajaran untuk kita memperbaiki diri, jangan salahkan orang. Saya yakin apa yang dilakukan teman teman LSM ini bagian dari kritikan membangun untuk RSUD Praya lebih baik,” katanya.
Senada dikatakan ketua komisi IV DPRD Loteng H. Mayuki, dari semua tuntutan yang di sampaikan, itu tentu jadi bahan dewan untuk melakukan langkah selanjutnya.
Sementara itu Direktur RSUD Praya dr Mamang Bagiansyah tidak pungkiri, saat musibah terjadi Bad semuanya terpakai. Sedangkan jumlah Bed yang ada di RSUD Praya, hanya 25 Bed.
Lebih lanjut, dr. Mamang, RSUD Praya sudah menerapkan sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sejak 2023. Sistem ini dirancang untuk mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan dalam proses rujukan pasien, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam kasus ini, proses rujukan menggunakan SISRUTE telah dilakukan sesuai alur yang ditetapkan.
Sebelumnya sejumlah NGO Loteng mendatangi kantor DPRD Loteng dan menyampaikan keluhan terkait boroknya pelayanan di RSUD Praya.
Ali Wardana saat hearing menyebutkan
SOP yang dibuat RSUD dalam hal rujukan pasien berjenjang, selalu mengakibatkan kerugian bagi pasien. Seperti ada warga yang meninggal
dijalankan akibat keterlambatan penanganan.
Lagi lagi dengan alasan kekurangan Bed jika demikian, kenapa Rumah Sakit sekelas RSUD bisa kekurangan bed pasien ?
Padahal lanjutnya, bad pasien itu menumpuk dibelakang, pada ruangan rawat inap.
“Sejauh ini RSUD Praya berpacu memperluas dan melengkapi ruang rawat inap, tetapi lupa dengan UGD yang merupakan pintu masuk menuju rawat inap,” Sambung Lalu Subadri
Kenapa tidak diprioritaskan membangun UGD agar lebih luas sehingga alasan bad penuh di UGD tidak terjadi lagi.
Urgensi membangun atau memperluas UGD lebih utama daripada membangun rawat inap. Dan yang kita ketahui RSUD Praya ini banyak yang kosong kamarnya.
Tidak ada alasan RSUD Praya kekurangan Bed karena selama ini RS milik Loteng ini disuguhkan Tiga sumber anggaran. Mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum (DAU) Dan dana BLUD (nu-01)