Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB H. Zamroni Aziz, masuk jadi anggota tim Monitoring Evaluasi (Monev) Internal pelaksanaan haji tahun 2025.
Di mana dalam monev tersebut, bahasa Arab jadi bahasa wajib yang harus dikuasai oleh Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Bimbingan Ibadah Haji (KBIHU).
“Hasil monev kemarin PHD dan KBIHU, khususnya dari NTB, dinilai paling cepat dalam menanggapi permasalahan di Tanah Suci, cuman penguasaan bahasa Arab masih kurang, sehingga di tahun berikutnya, petugas PHD ataupun KBIHU, harus bisa berbahasa Arab,” kata Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Zamroni Aziz kemarin.
Dikatakan, hasil catatan tim monev haji, alhamdulillah PHD dan PBIHU NTB dinilai sangat tanggap memberikan solusi kepada jamaah saat pelaksanaan haji.
Kendati demikian, tentunya itu jangan dijadikan landasan untuk puas diri, melainkan itu dijadikan semangat dan motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik, bagi jamaah haji berikutnya.
Atas kesigapan dari para anggota PHD dan PBIHU pihaknya memberikan
apresiasi dan terimakasih, atas kerja keras seluruh petugas dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan silaturahmi antar pihak dalam menghadapi dinamika operasional haji.
“Hampir semua provinsi mengalami tantangan yang sama. Tapi berkat kolaborasi yang baik, semuanya bisa kita atasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, khusus penguasaan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi antar petugas, terutama dengan sektor-sektor layanan di Makkah dan Madinah, penting dikuasai, sebab persoalan penguasaan bahasa Arab masih minim, itu menjadi hambatan yang berulang setiap musim haji.
Dari itu, pada pelaksanaan haji tahun tahun berikutnya, anggota PHD dan KBIHU, yang jadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan haji, harus menguasai bahasa Arab.
“Kontribusi PHD luar biasa. Meski secara teknis hanya membantu, mereka menjadi penyelamat banyak situasi kritis. Begitu pula KBIHU, kehadiran mereka sangat membantu sejak tanah air hingga Tanah Suci, cuman tahun berikutnya harus lebih maju, paling tidak bahasa Arab harus dikuasi,” tuturnya.
Zamroni berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji tahun-tahun mendatang.Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah peningkatan kompetensi operator Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) di tingkat kabupaten/kota.
“Banyak persoalan haji muncul di luar prediksi petugas. Ini jadi bahan penting untuk evaluasi menyeluruh, termasuk penguatan sistem dan SDM,” tandasnya. (nu-01)