Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Carut marut persoalan honorer tenaga guru dan tenaga kesehatan, yang tidak lulus dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan akan di rumahkan.
Membuat Komisi I dan IV DPRD Loteng, memanggil sejumlah Organsiasi Perangkat Daerah (OPD), seperti BKPSDM, Inspektorat, Dinas Pendidikan, BKSDM, Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Praya, Bagian Organisasi Setda dan Bagian Hukum Setda Loteng.
“Banyak laporan terkait honorer di Loteng yang tidak terakomodir di PPPK dan bakal di rumahkan, jadi persoalan ini kami anggap sangat serius untuk kita bedah bersama, makanya melalui kewenangan kami ini, memanggil beberapa pihak untuk kita minta pendapat, sehingga setidaknya ini sebagai langkah awal kita untuk bisa memastikan, ke depannya tenaga honorer ini bisa dapat mengajar dan mendapat kepastian kerja,” kata Ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi kemarin.
Dikatakan, sebagai gambaran saja dan boleh di sangkal, sesuai data yang ia miliki 1. Jumlah guru TK 117, SD 572, SMPN 88. Berdasarkan Analisis Beban Kerja – ABK maka kebutuhan guru di seluruh jenjang TK 457, SD 5362, SMP 1339 total menjadi 7158, sementara saat sekarang paska PPPK PW total menjadi 8136, artinya ada 1005 guru lebih.
2. Total pegawai di Disdik sejumlah PNS 3163, PPPK 3472, PPPK PW 1528 total 8163 pegawai.
3. Data terakhir (bisa minus bisa plus) tenaga honorer sejumlah 1489 dengan rincian Guru 715, Dinas Kesehatan 155, RSUD 202, 417 di tenaga teknis tersebar di seluruh OPD.
4. Dapodik 715 guru tercatat di Database Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedang di periksa apakah itu terkoneksi dengan BKN dan MenPANRB. Dengan rincian Sertifikasi; TK 13, SD 31, SMP 10 total 54.
“Jika data yang kami sajikan diatas salah, kami mengundang siapapun itu terutama para tenaga honorer, jika punya pendapat, ide, gagasan, fakta, data untuk segera berbagi dengan kami,” tutupnya. (Nu-01).