Lombok Tengah (Loteng)- Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. Lalu Pathul Bahri, melantik 446 kepala sekolah se-Kabupaten Loteng, Jumat (30/1).
Pelantikan tersebut mencakup 57 Kepala SMP Negeri, 280 Kepala SD Negeri, dan 109 Kepala TK Negeri.
Dalam sambutannya Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri mengatakan, perpindahan tugas atau jabatan itu hal biasa, sebab di atas dunia ini tidak ada yang kekal, semua punya masa akhir, termasuk jadi kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan.
Dari itu, pihaknya meminta pelantikan ini jangan di bawa terlalu berlebihan, namun mari jadikan introspeksi untuk berbuat lebih baik, terutama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM), yang unggul.
Pasalnya keberadaan kepala sekolah memiliki peran penting sebagai pimpinan lembaga pendidikan sekaligus penggerak peningkatan kualitas pembelajaran, manajemen sekolah, dan pembentukan karakter peserta didik.
“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, kepala sekolah harus mampu membaca kondisi riil sekolah masing-masing, baik dari sisi jumlah murid, tenaga pendidik, maupun kemampuan anggaran,” ujarnya.
Pathul Bahri juga menekankan pentingnya pengelolaan SDM secara profesional di tengah keterbatasan anggaran pendidikan. Ia mengingatkan agar persoalan jumlah murid, distribusi guru, serta pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi perhatian serius para kepala sekolah yang baru dilantik.
Selain itu, Pathul Bahri mengajak kepala sekolah untuk menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, guru, serta masyarakat dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan.
“Setiap kebijakan pasti memiliki tantangan. Namun dengan niat baik, keterbukaan, dan kerja sama, saya yakin kita bisa mencari solusi terbaik demi kemajuan pendidikan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menyoroti kelebihan guru dan dinamika guru honorer yang belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Untuk kebutuhan anggaran paruh waktu saja, kami membutuhkan sekitar Rp 16 miliar, sementara dana yang tersedia saat ini baru Rp 9 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp7 miliar. Di tengah keterbatasan tersebut, honor yang diterima guru hanya berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu. Kami berharap semua pihak tidak langsung menyalahkan para peserta aksi. Mereka berasal dari Loteng yang sebenarnya hanya perlu diajak berdiskusi dan duduk bersama. Ada pertanyaan mendasar yang perlu dijelaskan secara terbuka, misalnya terkait kondisi guru yang sudah kelebihan namun tetap dinyatakan lulus sertifikasi. Ini menjadi bagian dari dinamika yang perlu dicarikan solusi bersama,” bebernya panjang. (NU-01)