Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng), Ahmad Syamsul Hadi (ASH), sekaligus Juru Bicara (Jubir) Komisi DPRD Loteng, saat sidang rapat Paripurna DPRD Loteng dengan Empat agenda.
Masing-masing, penyampaian laporan komisi terhadap hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), kepala daerah tahun 2024.
Permintaan persetujuan, DPRD terhadap rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah tahun 2024.
Penyerahan rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2024.
Dan penutupan masa persidangan ke Dua dan pembukaan masa persidangan ke Tiga tahun 2024.
Juru Bicara (Jubir), Komisi DPRD Loteng Ahmad Samsul Hadi mengatakan, pembahasan LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2024 terasa istimewa khususnya bagi anggota DPRD Loteng yang baru terpilih pada periode 2024-2029, mengingat dokumen LKPJ 2024 merupakan dokumen pertama.
pembahasan LKPJ tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan secara stimulan oleh masing-masing komisi dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari rapat internal komisi, rapat dengar pendapat dengan OPD mitra kerja, kunjungan lapangan serta rapat pleno.
Dalam pembahasan LKPJ ini, masing- masing komisi telah merumuskan setidaknya 203 catatan dan rekomendasi yang merupakan akumulasi dari hasil diskusi mendalam antara komisi bersama OPD mitra kerja.
Atas hal itu pihaknya menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Loteng, bersama seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen APBD tahun anggaran 2024, serta telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindkalanjuti seluruh catatan dan rekomendasi DPRD pada pembahasan LKPJ sebelumnya.
Dikatakan, kolaborasi OPD dengan komisi-komisi DPRD Loteng amat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program atau kegiatan pembangunan daerah.
Namun demikian, dalam pembahasan LKPJ tahun anggaran 2024 di tingkat komisi, masih ada kepala OPD yang berhalangan hadir.
Seperti kepala dinas ketahanan pangan dan kepala dinas koperasi dan umkm. namun demikian, gabungan komisi telah memberikan kesempatan kepada ke-dua OPD tersebut untuk menyampaikan pemaparan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024. semoga pada kegiatan pembahasan LKPJ yang akan datang, tidak ada lagi kepala OPD yang berhalangan hadir
Selaku jubir gabungan komisi DPRD Loteng, pihaknya sampaikan laporan hasil pembahasan gabungan komisi DPRD Loteng dalam bentuk rekomendasi dan catatan penting terhadap LKPJ kepala daera Loteng tahun anggaran 2024 sebagai berikut.
komisi I, mempertanyakan masih banyak masjid yang belum berbadan hukum, termasuk TPQ, pemerintah daerah harus segeramenuntaskan hal ini dan dijadikan prioritas dalam perencanaan anggaran berikutnya.
Pemerintah daerah perlu memaksimalkan sosialisasi dan pengawasan terhadap peraturan daerah (perda) yang masih berlaku, baik yang dilaksanakan oleh DPRD maupun pemerintah daerah.
Sosialisasi dan pengawasan harus ditingkatkan, biar masyarakat memahami dan mematuhi peraturan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Komiai I juga mendorong sekretariat daerah untuk terus melakukan konsilidasi internal lintas OPD di lingkungan pemerintahan Loteng, sebagai upaya untuk mensukseskan program pembangunan daerah.
Atas beberapa tugas ispektorat
komisi I mengapresiasi inspektorat, dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan serta pendampingan kepada auditee dalam bentuk consulting baik secara online maupun offline.
Komisi I, juga mendorong agar meningkatkan upaya preventif sebagai langkah pencegahan, salah satunya dengan memperbanyak volume
Kegiatan sosialisasi secara berkala dan merata kepada para auditee.(nu-01).