Lombok Tengah (ntbupdate.com)– Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB, melakukan audiensi dan silaturahmi dengan pihak BNI Cabang Pembantu Praya Lombok Tengah (Loteng).
Kedatangan pentolan FP4 NTB tersebut, diterima langsung Kepala Cabang Pembantu BNI Praya dan Wakil Kepala Cabang. Sementara dari pihak FP4 NTB, Direktur FP4 Lalu Habiburrahman, Sekretaris FP4 NTB Lalu Deny Rusmin Jayadi, S.H., Kabid Hukum FP4 NTB Achmad Syaifullah, S.H., M.H. dan jajaran struktur FP4 NTB.
“Kedatangan kami ini, guna mengkonfirmasi sejumlah keluhan, terkait kendala pencairan gaji pensiunan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir,” kata Kabid Hukum FP4 NTB Achmad Syaifullah, S.H., M.H. Kamis (13/11).
Dikatakan, sejumlah pensiunan sempat curhat terkait gaji mereka yang tidak bisa ditarik, untuk bulan Oktober dan November, dengan alasan pihak BNI rekening mereka terblokir. Padahal para pensiunan telah melakukan autentikasi melalui aplikasi ANDAL by Taspen sebagaimana diarahkan.
“Para pensiunan ini, memang sebelumnya pernah berkoordinasi dengan pihak BNI, dan diberikan arahan, hanya saja apa yang sudah di sarankan, sia sia, buktinya sampai saat ini gaji mereka tidak pernah bisa ditarik,” jelasnya.
Atas hal itu, FP4 NTB datang guna mengklarifikasi, apa persoalan yang sebenarhya, sebab sesuai arahan pihak bank BNI, mereka sudah lakuian, namun hasilnya nihil.
Persoalan ini lanjut advokat beken ini, bukan dialami satu atau dua orang, melainkan lebih dan pihaknya yakin, persoalan ini juga dialami oleh seluruh pensiunan di Loteng.
“Baru beberapa orang yang sudah curhat, saya yakin persoalan ini juga dialami para pensiunan PNS di Loteng,” ungkapnya.
Diakuinya, sebelumnya persoalan ini pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan beban bagi para pensiunan yang sebagian besar telah lanjut usia dan bergantung penuh pada dana pensiun sebagai sumber penghidupan.
Selanjutnya BNI sebagai bank penyalur dana pensiun negara memikul tanggung jawab sebagai penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Atas hal itu, FP4 NTB menekankan pentingnya kepastian layanan, kemudahan akses, serta keadilan pelayanan, terutama bagi kelompok rentan seperti pensiunan lanjut usia yang kesulitan mengakses layanan digital.
Dari itu, FP4 NTB meminta pihak BNI, untuk menyediakan mekanisme alternatif bagi pensiunan yang tidak dapat melakukan autentikasi digital atau mengalami kendala teknis.
FP4 NTB, mendorong pihak BNI untuk memperbaiki pola koordinasi dengan PT Taspen (Persero) terkait proses autentikasi, pembukaan blokir, dan percepatan pencairan dana pensiun.
“Kami berharap BNI menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan humanis. Para pensiunan sudah mengabdi puluhan tahun kepada negara, dan pelayanan kepada mereka semestinya menjadi prioritas,” sambung Direktur FP4, Lalu Habiburrahman.
FP4 NTB, siap menjadi mitra konstruktif bagi BNI dalam melakukan sosialisasi layanan serta mengawal perbaikan pelayanan publik di Loteng.
FP4 NTB Juga berkomitmen akan membuka ruang pengaduan seluas luasnya bagi masyarakat yang mengalami kasus serupa.
“Silahkan mendatangi sekretariat kami bila ada kasus serupa yang dialami masyarakat, kami akan tindak lanjuti segera, apabila perlu melakukan upaya upaya hukum yang lebih serius,” tutupnya. (Nu-01).