Oleh Haikal Firmansyah
Gelombang penutupan gerai Alfamart dan Indomaret di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah, menimbulkan perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat. Di balik kebijakan tersebut, terdapat realitas sosial yang tidak dapat diabaikan: hilangnya lapangan pekerjaan bagi ratusan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor ritel modern.
Pemerintah daerah tentu memiliki kewenangan dalam menata sistem perdagangan dan menjaga keseimbangan antara pasar tradisional dengan ritel modern. Perlindungan terhadap UMKM dan pedagang kecil juga merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Namun demikian, kebijakan tersebut seharusnya tetap dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan tidak menimbulkan kesan adanya ketimpangan dalam penerapan regulasi usaha.
Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai arah kebijakan ekonomi yang sedang berjalan. Sebagian publik menilai bahwa perusahaan swasta menghadapi regulasi yang semakin ketat, sementara badan usaha tertentu yang berada di bawah program pemerintah justru memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang. Pandangan tersebut tentu perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi ataupun ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil.
Apabila alasan utama penertiban ritel modern adalah karena faktor kedekatan dengan pasar tradisional dan potensi gangguan terhadap ekonomi masyarakat kecil, maka prinsip yang sama seharusnya berlaku terhadap seluruh bentuk usaha perdagangan lainnya. Sebab, keadilan regulasi tidak boleh hanya diterapkan kepada satu kelompok usaha tertentu, melainkan harus menjadi prinsip yang berlaku secara menyeluruh.
Namun di sisi lain, persoalan ini tidak seharusnya disikapi dengan pertentangan antara pasar tradisional dan ritel modern. Keduanya sejatinya dapat berjalan berdampingan apabila pemerintah mampu menghadirkan sistem pengaturan yang adil dan terukur. Ritel modern memiliki kontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan standar pelayanan, serta memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat.
Sementara pasar tradisional tetap memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi lokal dan ruang usaha masyarakat kecil.
Karena itu, solusi yang lebih bijak bukanlah penutupan secara masif, melainkan penataan yang berkeadilan. Pemerintah dapat memperketat pengawasan izin usaha, mengatur jarak pendirian gerai secara objektif, serta memastikan adanya kemitraan nyata antara ritel modern dengan pelaku UMKM lokal.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat pasar tradisional melalui perbaikan fasilitas, akses permodalan, serta peningkatan daya saing pedagang kecil agar mampu berkembang di tengah perubahan ekonomi modern.
Selain itu, setiap kebijakan yang berdampak pada lapangan pekerjaan semestinya disertai dengan solusi sosial yang jelas bagi para pekerja yang terdampak. Sebab, ketika sebuah gerai ditutup, yang kehilangan bukan hanya perusahaan, tetapi juga masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupan mereka pada pekerjaan tersebut.
Pada akhirnya, kebijakan ekonomi yang ideal bukan hanya tentang membatasi atau melindungi, melainkan tentang menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat kecil, dan keberlangsungan lapangan pekerjaan. Karena keadilan ekonomi tidak lahir dari keberpihakan terhadap satu pihak, tetapi dari kemampuan negara menghadirkan aturan yang adil bagi seluruh masyarakat.