LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) daerah Lombok Tengah (Loteng), di pusatkan di Jabal Rahmah Desa Jango Kecamatan Janapria Loteng.
Dalam Rapimda kali ini, mengusung Tema “Desa Kuat Loteng Bersatu Jaya”, Sabtu (15/6).
Ketua PPDI Loteng Heri Setiawan dalam sambutannya mengatakan, dalam Rapimda ini, masing-masing pengurus akan menyampaikan program yang sudah di programkan sebelumnya.
Selanjutnya itu akan dilakukan evaluasi, apa saja program yang sudah direncanakan terlaksana dan sebaliknya.
“Yang belum terlaksana atau masih ada kendala, itu kita akan Carikan solusinya, dan selanjutnya akan action tahun ini,” cetusnya.
Bukan hanya itu jadi agenda Rapimda ini lanjutnya, bersama anggota juga akan membahas program baru yang akan dilaksanakan tahun ini.
” Setiap tahun aturan selalu berubah, dan kami dari pengurus selalu update tentang informasi terkini, itu juga kita akan bahas, termasuk tujuan Rapimda ini, untuk menjalin silaturrahmi dan keakraban sesama anggota, yang saat ini berjumlah 2800 orang lebih,” katanya.
Dijelaskan, untuk program kerja 2023 yang sudah tuntas dilakukan, diantaranya melakukan advokasi, terhadap sejumlah perangkat yang diberhentikan sepihak, termasuk pengangkatan perangkat.
Selanjutnya menunjang kesejahteraan perangkat Desa, PPDI juga sudah melakukan kolaborasi dengan Dinas PMD.
“Dalam Perbup terbaru tentang Kebijakan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), sebelumnya perangkat desa diberikan tunjangan per bulannya Rp 2,5, sekarang sudah naik jadi Rp 3,5, sedangkan Perangkat seperti kaur dan kasi, sebelum Rp 2,3, sekarang jadi Rp 3 juta. Termasuk Kadus yang sebelumnya Rp 2,25 menjadi Rp 2. 200,” terangnya panjang.
Selain itu, tahun 2023 juga PPDI telah menitipkan nomor induk perangkat desa ke Pemda Loteng, dengan tujuan agar tidak lagi ada pemberhentian non prosedural, oleh kepentingan politik.
Sementara itu ketua PPDI NTB Wiro Hamdani mengatakan, dalam undang undang terbaru, perangkat desa berhak mendapatkan kelayakan dan pelayanan kesehatan.
Oleh Karenanya, pihaknya berharap kelayakan dan pelayanan kesehatan bagi perangkat desa harus dipenuhi.
Sebab, pemikiran yang sehat ada dalam tubuh yang sehat pula. “Mari teman teman PPDI, jaga kekompakan solidaritas dan soliditas, jika kita bisa kompak, maka negara pun akan semakin kuat dan berjaya,” katanya.
Beberapa Kebijakan yang di berikan negara yang sudah di atur dalam undang undang, harus dikawal dengan baik, agar kesejahteraan perangkat desa terwujud.
“Kesejahteraan yang kami maksudkan adalah, bukan hanya dari segi potensial semata, namun paling tidak PPDI harus mendapatkan pengakuan di tingkat desa jadi ASN,” tegasnya.
Ia menambahkan, menjadi abdi negara di tingkat desa, rekan rekan ppdi harus memanfaatkan kepercayaan ini, paling tidak mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, di tingkat bawah.
Sementara itu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Loteng Tahsin Badri mengaku, selama ini dinas PMD memiliki potensi masing-masing, sesuai bidangnya. Hal tersebut dibuktikan dengan telah diantarkannya Desa Semparu sebagai wakil NTB di tingkat nasional.
Keberhasilan Desa Semparu, ternyata tidak lepas dari peran serta anggota PPDI dari kalangan gender. “Ingat setiap prestasi ada wanita yang punya peran, termasuk keberhasilan Desa Semparu yang sukses mewakili NTB di kancah nasional, itu juga atas gagasan anggota PPDI dari kaum gender,” katanya. (nu-01)