JAKARTA (ntbupdate.com)- Ketua Umum Rakyat Pro Gibran MillenialZ (RPGM), Maulidan Isbar mengklarifikasi perkara keterlambatan pembayaran EO pada kegiatan Grebek Akbar Santri (GAS) yang digelar RPGM bersama ormas Nahdlatul Wathan (NW) di Anjani Kabupaten Lombok Timur pada bulan Februari lalu.
Apalagi EO ingin memperkarakan ormas NW, itu sudah salah alamat. Sebab NW hanya terlibat sebagai pihak yang menyiapkan tempat, massa dan izin kegiatan. Sementara segala urusan kegiatan diluar massa dan tempat sepenuhnya menjadi tanggung jawab RPGM.
“Kesepakatan pada perkara tersebut, NW siapkan jamaah dan tempat. Sementara hal hal yang lain diluar dari kedua poin tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Kalau EO ikut mempersoalkan keterlibatan NW, tentu saja salah alamat dan tidak memahami konteks perkara.” Tandasnya dalam pres rilisnya. Sabtu (20/7)
Maulidan Isbar menjelaskan, RPGM telah berupaya dan beritikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ia mengatakan sudah pernah memberikan biaya pembayaran pertama atau menyicil pembayaran sebagai bentuk komitmen kepada Ryan selalu EO, pada bulan April menjelang Idul Fitri 2024.
“Kami sudah pernah memberikan cicilan pertama pada saat itu sebagai bukti komitmen. Namun, karena unsur biaya yang belum final, saya rasa perlu ada sinkronisasi biaya antara pihaknya dengan EO.” Ujar Maulidan.
Maulidan membeberkan pada 7 Juni 2024 lalu, RPGM telah mengundang pihak EO melalui pesan WhatsApp untuk datang ke Jakarta pada tanggal 26 Juni 2024 guna membahas sinkronisasi biaya, mekanisme dan penyelesaian pembayaran. Namun undangan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak EO.
“Kami sudah kirimkan surat undangan untuk bertemu di Jakarta ke Ryan (EO Kegiatan) pada 7 Juni lalu. Kami sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini, membahas sinkronisasi anggaran, semua mekanisme, dan menyelesaikan sengketa pembiayaan yang urung dibahas. namun tidak ada respon dia pada saat itu,” ujar Maulidan.
la menambahkan, agenda pembahasan di Jakarta itu sudah dijabarkan melalui group WhatsApp antara dirinya dengan pihak EO, yaitu untuk memastikan mekanisme pembayaran dan penyelesaian sengketa biaya yang membengkak dan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Karena menurutnya, banyak hal yang ada di RAB namun tidak ada di lapangan setelah diperiksa oleh tim dan panitia internal RPGM pada saat itu.
“Kami bermaksud mengundang EO hadir karena perlu membicarakan penyelesaian masalah, kontrak yang belum disepakati, dan banyaknya perangkat yang tidak ada selama kegiatan, namun dilebih lebihkan dan di ada adakan dalam RAB dan tagihan EO. Karena kesepakatan awal hanya Rp 1 Miliar bukan Rp 2,8 Miliar seperti yang digembar gemborkan,” tambahnya.
Kemudian, kata dia, pada 14 Juli 2024 Ia kembali meminta Ryan untuk bertemu di Pulau Bali, pada rencana pertemuan tersebut, Ryan meminta RPGM untuk menyediakan akomodasi perjalanan ke Bali. Pada saat itu Maulidan menyetujui untuk menyediakan akomodasi namun terlambat mengirimkan biaya karena sudah tengah malam dan hendak take off ke Bali. Namun secara sepihak, Ryan justru membatalkan pertemuan tersebut pada tengah malam itu juga setelah 1 jam sebelumnya menyetujui pertemuan tersebut.
Pagi harinya, pihak RPGM kembali menanyakan kepastian pertemuan untuk memastikan pengiriman akomodasi, namun hal itu urung terjadi dan Ryan lebih memilih dan mengancam untuk melakukan prescon dengan dalih selama ini RPGM mendiamkannya dan biaya akomodasi belum dikirimkan.
“Sekali lagi, kami tegaskan kami punya itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini, tapi mereka yang tidak beritikad baik, bahkan kami sudah siapkan dan akan kirimkan akomodasinya dan telah berupaya menghubungi hingga 50 kali panggilan kepada Ryan dan kuasa hukumnya. Namun tidak ada respon sama sekali. Kita semua pahamilah, kalau tengah malam dan saat diatas pesawat tidak bisa melakukan transfer. Eh malah kita diancam dengan mengadakan Prescon dan bilang kalau kita sering mendiamkan,” Bebernya.
Selanjutnya terkait pernyataan Irfan, yang mau melayangkan SOMASI, sampai detik ini, pihaknya belum menerima SOMASI tertulis yang dikirimkan ke kantor RPGM. Karena menurutnya, Peringatan atau SOMASI itu harus diberikan secara tertulis dan jelas pokok peringatannya apa.
“Nyatanya sampai hari ini kami belum menerima SOMASI itu secara tertulis di kantor kami. Isi somasinya apa? Yang diinginkan apa, saya juga belum baca dan belum lihat. Yang jelas dalam perkara ini, kami bertanggung jawab atas segala pembiayaan dan ormas NW tidak terlibat dalam hal pembiayaan,” Tutup Maulidan. (nu-01).