LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Posisi panggung pimpinan DPRD Lombok Tengah (Loteng), dinilai terlalu tinggi, sehingga sejumlah anggota dewan Loteng mengusulkan agar di turunkan sedikit.
H. Supli anggota dewan tiga periode dari Fraksi PKS mengaku, saat acara pelantikan anggota DPRD baru baru ini, ada moment yang kurang elok, yang ia rasakan sendiri ketika duduk di panggung pimpinan.
Di mana ia merasa panggungnya terlalu tinggi, sehingga pihaknya merasa miris melihat anggota yang lain, yang ada di depan posisinya terlalu bawah.
“Selama saya jadi anggota dewan, asli tumben saya duduk di panggung pimpinan, saya merasakan kurang nyaman, ketika melihat teman teman anggota dewan yang ada di depan, posisinya terlalu bawah. Dalam hati saya ter persit, panggung pimpinan ini harus diturunkan sedikit,” katanya.
Penurunan panggung pimpinan lanjut Dewan Daerah Pemilihan (Dapil) I Praya Praya Tengah, minimal setengah meter, agar kelihatannya tidak terlalu tinggi, terutama anggota dewan yang duduk terdepan.
“Penurunannya tidak terlalu panjang, paling setengah meter, biar tidak kelihatan terlalu tinggi terlihat dari depan,” terangnya.
Atas hal itu, tahun 2025 mendatang pihaknya akan mengusulkan panggung pimpinan harus di turunkan minimal setengah meter.
“Anggaran untuk panggung pimpinan akan kami usulkan di tahun 2025, biar panggung pimpinan diturunkan sedikit,” ujarnya.
Senada juga di katakan H. Mayuki dari Fraksi PPP, ia mengatakan pihaknya setuju di tahun 2025, panggung pimpinan di turunkan sedikit. Sebab pihaknya selama jadi pimpinan DPRD Loteng, merasakan sendiri, posisi panggung sangat tinggi.
“Betul dik, posisi panggung pimpinan terlalu tinggi, kami dukung usulan H. Supli agar panggung pimpinan di turunkan setengah meter,” katanya Rabu (4/9)
“Saya juga setuju panggung pimpinan diturunkan, paling tidak dua tangga di pangkas, sebab kami yang duduk di depan, capek menengadah memandang para pimpinan di atas panggung, apalagi saat penyampaian pandangan masing-masing Fraksi di atas mimbar atau Podium,” sambung Hj. Nurul Adha dari Fraksi PKB (nu-01).