Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Bersama Lima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng), mendatangi Kantor Inspektur Inspektorat Loteng.
Kedatangan para anggota BPD Desa Batu Jangkih tersebut, di pimpin langsung ketua BPD Desa setempat, Ramli Ahmad kemarin.
“Kami datang ke kantor Inspektorat Loteng ini, bersama 5 orang anggota untuk mengantarkan surat permohonan, agar Dana Desa (DD) tahun 2024 diaudit,” kata ketua BPD Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Loteng, melalui pres rilis.
Pasalnya lanjutnya, bapak Kepala Desa Batu Jangkih tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dan non fisiknya sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai tahun anggaran.
“Sepengetahuan kami, ketika desa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, sampai dengan 31 Desember, maka sisa dana yang belum dikerjakan seharusnya di silpa kan. Sehingga kami meminta Untuk diaudit secara khusus bukan reguler,” jelasnya.
Dikatakan, adapun pekerjaan Desa Batu Jangkih berdasarkan hasil monev bersama teman teman BPD di Lapangan. Di mana pada hari kamis tanggal 2 Januari 2025, pihaknya menemukan adanya pekerjaan fisik yang belum sama sekali dikerjakan.
Seperti pekerjaan Sumur Bor di Gubuk Bendungan, Rabat jalan Baran Banteng – Peperek 50 meter dan tower air di Dusun Lendang Bao+ meter listrik+ pipa.
“Ini kami temukan saat kamu turun monev, dan apa yang kami temukan itu jadi bahan kami meminta kepada inspektorat Loteng turun ke Desa kami,” pintanya.
Selanjutnya soal pekerjaan yang sudah dikerjakan namun tidak selesai, seperti jembatan kalar Dengan nilai RAB nya 300 juta lebih. “Saya harapkan, aduan kami selaku wakil masyarakat setempat, inspektorat segera jadwalkan untuk turun,” pintanya lagi.
Ramli Ahmad menambahkan, atas persoalan di atas, pihaknya juga sempat mempertanyakan apakah boleh DD tahun 2024, di kerjakan di tahun 2025, namun saat itu pihak Inspektorat Loteng, tidak bisa memberikan jawabannya sampai saat ini.
Terpisah Kepala Desa Batu Jangkih Saurim mengatakan, apa yang di lakukan oleh ketua BPD bersama sejumlah anggota, itu sah sah saja dan pihaknya, hanya bisa ucapkan terimakasih.
Cuman pihaknya sangat sayangkan, kenapa sebelum di laporkan, BPD semestinya di selesai kan secara. Internal di Desa.
“Saya sempat sih dapat kabar, ada rapat BPD bersama PPK, dan PPK sempat bertanya kenapa pak Kades tidak di undang, kata BPD nanti hasil rapat ini kita akan sampaikan, namun ternyata tidak malah di bawa ke Inspektorat,” katanya.
Kendati demikian lanjutnya, perlu pihaknya luruskan terkait persoalan yang di soal BPD, pertama soal fisik cakar ayam pembangunan jembatan akses ke pusat Desa.
Sebenarnya keterlambatan, itu murni karena faktor alam dan yang lainnya.
Misalnya saja, di bulan Oktober setelah peletakan batu pertama oleh pak wabup Loteng, pihaknya saat itu kesulitan mendapatkan alat berat untuk dipakai menggali.
“Kalau ndak salah sampai 10 hari, baru kami dapatkan alat berat,” katanya.
Kenapa pihaknya memakai alat berat, sebab pihaknya menginginkan agar pondasi jembatan ini kuat, mengingat lokasi penggalian sangat sulit, menggunakan manual pihaknya menilai berat.
Setelah penggalian selesai, kembali terkendala alat redmik atau alat cor beton kelas satu. Mendatangkan alat tersebut berminggu-minggu baru dapat, selesai pengecoran akhir Oktober, langsung di guyur hujan tiada henti.
Sehingga secara otomatis, dum truk pengangkut batu, semen dan pasir sulit, karena jalan menuju lokasi sangat sulit. “Saya rasa BPBD tau bagaimana kondisi jalan menuju lokasi pembangunan,” cetusnya.
Kendati demikian, namun alhamdulillah satu sayap sudah selesai, tinggal satu sayap dan itu pasti di selesaikan, jika kondisi akses masuk sudah bisa di lalui dum truk bawa material, Januari ini selesai.
Selanjutnya soal sumur Bor dan Rabat jalan, untuk sumur bor sendiri sudah mau finis hanya tinggal pemasangan tower, dan bahannya sudah di drop, termasuk untuk meter masih menunggu dari PLN. Sedangkan untuk Rabat jalan, kan sudah selesai.
“Untuk sumur Bor dan Rabat jalan ini, itu sumber anggarannya bukan DD, tapi itu kami dapatkan dana bonus bekerja dari Kemenkeu. Jadi tak bisa di silva kan, sebab langsung di transfer ke UD penyedia material,” jelasnya.
Dikatakan, Desa Batu Jangkih, adalah Desa pilot projek Siskeudes Online, yang sistem keuangan desa yang terintegrasi dengan API untuk memudahkan transaksi integrasi dan perbankan.
Atas hal itu, semua bahan di belanjakan di UD, dan tidak di terima di bendahara.
“Mungkin beliau tidak mengerti, sehingga kami sangat sayangkan kenapa tidak koordinasi sebelum melapor,” tutupnya. (nu-01).