Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Tahun ini ada 24 Desa di Lombok Tengah (Loteng), akan meramaikan pesta demokrasi. 24 Desa tersebut terdiri dari 15 desa definitif hasil pemekaran, 7 desa yang kepala desa mengundurkan diri maju Pileg 2024 dan 2 kades yang meninggal dunia.
24 Desa yang akan menggelar Pesta Demokrasi tersebut diantaranya Desa Pandan Tinggang, Keramejati, Dadap, Jero Puri, Pengonak, Beleke Daye, Beleke Lebesane, Lelong, Prako, Tibu Sisok, Lingkok Beringe, Janggawana, Berinding, Pajangan, Lendang Tampel, Ganti, Ketara, Mekarsari, Bilebante, Ubung, Mantang, Aik Berik, Prabu dan Desa Jago.
Untuk memantapkan pelaksanaan Pesta demokrasi tersebut, Komisi I beserta humas DPRD dan Sekretariat Dewan, melakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak 2025.
“Kami mulai dari Desa Prabu Kecamatan Pujut, kemudian ke Desa Beleke Daye Praya Timur, setelah itu kami bergeser ke Desa Loang Maka Kecamatan Janapria dan berakhir di Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah,” tulis ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Samsul Hadi di laman Fbnya, Selasa (14/1).
Ada beberapa catatan terkait persiapan dan kesiapan panitia, beban kerja yang tinggi, potensi masalah dan jumlah DPT yang berKTP tapi tidak punya hak memilih.
Hal tersebut menjadi catatan dan akan di bawa dalam RDP oleh Komisi I. Secara umum dengan kendala dan keadaan yang ada, panitia pemilihan dan perangkat desa, nampak semangat menyambut suksesi di masing-masing wilayah.
Selain itu lanjut ketua DPC NasDem Loteng ini, catatan yang ditemukan saat monitoring adalah, kesesuaian dan ketepatan anggaran menjadi perhatian bersama.
Dikatakan, adapun tujuannya adalah, guna memastikan seluruh proses pemekaran desa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta memantau kesiapan pelaksanaan Pilkades, termasuk infrastruktur, serta validitas data dan koordinasi antar pihak terkait.
Dalam kegiatan ini, Komisi 1 juga berdialog langsung dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan pemekaran desa dan Pilkades. Temuan dan masukan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk mendukung kebijakan yang lebih baik.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini akan dilanjutkan ke beberapa wilayah lain di Loteng guna memastikan ketercapaian target dan kelancaran program yang direncanakan.
Misalnya saja infrastruktur, mulai dari jalur bandara menuju kawasan Kuta, kemudian naik ke arah barat kemudian belok menuju desa Prabu. pihaknya melihat masih banyak yang harus di benahi dan membutuhkan satu sikap tegas dan disiplin tinggi untuk menata kawasan secara baik.
Selanjutnya soal sampah, di beberapa jalan yang dilalui, pihaknya melihat masih banyak tumpukan tumpukan sampah dan itu harus di benahi
“Soal sampah dan kerapian jalan menjadi hal yang mencolok. Entah sampai kapan bisa diatasi, saya harapkan bisa diselesaikan,” pintanya. (nu-01)