Mataram (ntbupdate.com)- Aliansi BEM Nusantara NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aksi tersebut bertujuan menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait dua isu nasional yang dinilai meresahkan masyarakat, yakni revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan lambannya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Dalam aksi tersebut, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2024, Lalu Zuiardi menegaskan, mahasiswa tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan yang dianggap mencederai demokrasi dan reformasi.”Tolak Revisi UU TNI: “Militerisasi Tidak Boleh Kembali,” cetusnya, Selasa (25/3).
Kenapa mahasiswa menolak Revisi UU TNI lanjutnya, sebab mahasiswa menilai akan membuka ruang bagi kembalinya Dwi Fungsi ABRI.
“Saya berdiri di sini bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk berteriak lantang! Kami menolak kebijakan yang mengkhianati semangat reformasi 1998! Cabut revisi UU TNI! Tolak Dwi Fungsi ABRI!” tegasnya.
Menurutnya, pemisahan militer dari urusan sipil merupakan amanat reformasi yang harus dijaga. Kembalinya militer dalam ranah sipil dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan rakyat.
“Revisi UU TNI ini adalah pintu masuk menuju otoritarianisme! Jika dibiarkan, kita akan kembali ke masa di mana kritik dibungkam dan rakyat hidup dalam ketakutan,” tambahnya.
Selain menolak revisi UU TNI, mahasiswa menuntut percepatan pengesahan UU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi.
“Sementara para koruptor hidup nyaman dengan hasil jarahan mereka, rakyat kecil terus menderita akibat kebijakan yang tidak berpihak! Jika pemerintah serius memberantas korupsi, UU Perampasan Aset harus segera disahkan,” ujar Lalu Zuiardi.
Ia menilai bahwa lambatnya pengesahan UU ini justru memberikan ruang bagi koruptor untuk mempertahankan aset hasil kejahatan mereka.
“Menunda UU ini sama saja melindungi para pencuri uang rakyat! Kita tidak butuh janji manis, kita menuntut tindakan nyata!” pungkasnya.
Ia menambahkan, aksi ini menjadi bagian dari gerakan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan menolak kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Dan mahasiswa akan terus bergerak hingga tuntutan mereka dipenuhi.
“Kepada penguasa yang masih bermain-main dengan kepentingan oligarki, ingatlah: Sejarah akan mencatat, dan rakyat tidak akan lupa,” tutup Lalu Zuiardi. (nu-01)