Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Seiring kemajuan di sektor pariwisata di Lombok Tengah (Loteng), tercium adanya upaya tidak sehat dalam mengeluarkan perizinan.
Atas hal tersebut untuk memperkuat tata kelola investasi dan perizinan yang bersih di Loteng, Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, bergerak cepat untuk memberantas praktik praktik yang tidak sehat, terutama di sektor perizinan.
Atas langkah tersebut, mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Lembaga Arah Reformasi Bersuara (ARB).
Ketua Umum ARB Lalu Eko Mihardi menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah Kejari Loteng dalam memberantas praktik tidak sehat di sektor perizinan.
Dukungan tersebut sejalan dengan langkah Kejari Loteng yang saat ini tengah memperkuat pengawasan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi.
Satgas ini jelasnya, dibentuk untuk memastikan proses investasi di daerah berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik mafia perizinan.
“Kami dari lembaga ARB mendukung penuh langkah Kejari Loteng, dalam melakukan pembersihan terhadap praktik praktik kotor, terutama di sektor perizinan,” katanya, Selasa (21/4)
Apalagi lanjutnya, Kejari Loteng membentuk satgas percepatan investasi ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan perizinan yang bersih dan efisien. Mencegah praktik perantara ilegal dalam proses investasi.
Mengawasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi perizinan. Dan Meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Loteng.
“Tujuan dari satgas ini sudah jelas dan tepat, makanya kami dari ARB mendukung langkah ini,” sambungnya.
Dikatakan, dukungan terhadap langkah Kejari, ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan dalam membersihkan praktik-praktik yang menghambat investasi. Ini penting agar pembangunan di Loteng bisa berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Apalagi saat ini, Kejari Loteng sendiri juga terus memperkuat pengawasan di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan daerah dan pengamanan aset pemerintah, sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat, ia berharap Loteng dapat menjadi daerah yang lebih kondusif bagi investasi serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (NU-01).