LOMBOK TENGAH (ntbupdate.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng), mengapresiasi
KPP Pratama Praya, yang menggelar Tax Gathering bersama Pemda Loteng, Selasa (21/5).
Tax Gathering tersebut dipusatkan di Ballroom Kantor Bupati Loteng, hadir Bupati beserta Wakil Bupati, Sekda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para Wajib Pajak.
Kepala KPP Pratama Praya, Widi Pramono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi wajib pajak dalam penerimaan negara serta atas sinergi yang telah terjalin dengan instansi pemerintah, perhimpunan pengusaha, hingga perbankan yang turut membantu tercapainya target penerimaan pajak.
Terselenggaranya Tax Gathering ini lanjut Widi, merupakan wujud pemberian apresiasi kepada para wajib pajak atas kepatuhan dan kontribusinya dalam pembangunan negara.
Dijabarkan, tahun 2023 KPP Pratama Praya diberikan amanah target penerimaan sebesar Rp 447.714.278.000, dan berhasil diraih dengan capaian 105,03% dengan nominal sebesar Rp 470.240.579.604. Realisasi penerimaan ini tumbuh 12,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan ini didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib (55%), perdagangan besar dan eceran (11%), jasa keuangan dan asuransi (6%), dan sektor lainnya (28%).
Penerimaan pajak Loteng berkontribusi sebesar 53,25% terhadap total penerimaan KPP Pratama Praya dengan nominal Rp 250.075.576.288. Sementara itu pada tahun 2024 ini KPP Pratama Praya diberikan target penerimaan sebesar Rp 529.078.572.000.
Widi menyampaikan, per 15 Mei 2024, 86% ASN Pemda Loteng telah melaporkan SPT Tahunan dan masih ada 1.383 ASN yang belum melaporkan SPT Tahunan, sementara untuk pemadanan NIK-NPWP masih terdapat 743 dari 9.685 ASN yang belum melakukan pemadanan. Mengingat pemadanan NIK-NPWP paling lambat dilakukan 30 Juni 2024, ia mengimbau khususnya ASN dan seluruh Wajib Pajak agar segera melakukan pemadanan NIK-NPWP.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini tengah melakukan modernisasi sistem informasi melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). PSIAP dirancang untuk menampung berbagai layanan secara digital agar wajib pajak lebih mudah mengakses informasi tentang hak-kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, dan akurat untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Widi juga mengajak agar masyarakat turut berperan dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui berbagai saluran pengaduan Kementerian Keuangan apabila menemukan adanya dugaan gratifikasi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran lainnya.
Tax Gathering ini diselenggarakan sebagai wadah pemberian apresiasi dan menjalin silaturahmi dengan Wajib Pajak serta para pemangku kepentingan. Sinergi yang terjalin harapannya akan mendorong kesadaran wajib pajak dalam berkontribusi membangun negeri melalui penerimaan perpajakan. (nu-01).