Mataram (ntbupdate.com)– Proyek pembangunan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Mataram telah menelan anggaran ratusan miliar.
Bangunan tersebut mestinya jadi prestasi, namun sebaliknya jadi pusat meraup keuntungan. Pasalnya mulai dari plafon sudah bocor, pilar bengkok, dan indikasi material di bawah standar. Anehnya aparat penegak hukum hanya diam, kendati itu sudah di laporkan.
Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, SH, menyatakan dengan tegas bahwa proyek ini penuh dengan permainan kotor yang merugikan masyarakat.
“Kami melihat sendiri bagaimana bangunan ini jauh dari standar yang layak. Pilar bengkok, plafon bocor, bahkan ada dugaan kolom kosong di dalam! Kalau pengawasan benar-benar dilakukan dengan baik, mustahil ada kondisi seperti ini!” tegas Hendrawan kemarin.
Sementara itu, pihak yang disebut-sebut sebagai pengawas proyek mencoba melempar tanggung jawab. Dalam pernyataannya, Bu Indah yang sebelumnya disebut sebagai Pengawas Teknik Lapangan mengklaim bahwa timnya bukan pengawas proyek, melainkan hanya pengelola teknis kegiatan pembangunan.
“Kami bukan pengawas, Pak. Kami tenaga pengelola teknis. Pengawasan ada di pihak MK (Manajemen Konstruksi),” ujarnya.
Namun, pernyataan ini justru semakin menimbulkan pertanyaan besar: jika benar pengawasan ada di tangan MK, mengapa kualitas bangunan begitu buruk? Apakah MK benar-benar bekerja atau hanya sekadar formalitas?
Forum Rakyat NTB menilai bahwa lempar tanggung jawab seperti ini justru semakin menguatkan dugaan adanya mafia proyek yang bermain di balik layar. Jika semua pihak mengaku sudah bekerja sesuai prosedur, kenapa hasil akhirnya seperti ini ?.
Sekretaris Forum Rakyat NTB, Lukman, pun menegaskan bahwa ada indikasi kuat konspirasi antara pihak terkait untuk meloloskan proyek meskipun kualitasnya jelas-jelas buruk.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah tindakan yang disengaja! Jika anggaran sebesar ini tidak bisa menghasilkan bangunan yang layak, ke mana perginya uang rakyat?” serunya geram.
“PPK, KPA, dan MK Harus Diperiksa,” pintanya
Atas temuannya ini, semestinya sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek ini harus segera diperiksa, tanpa terkecuali, seperti PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan MK (Manajemen Konstruksi). “Mereka semua harus bertanggung jawab,” sambungnya.
Atas hal tersebut di atas, Forum Rakyat NTB mendesak Kejaksaan Tinggi NTB untuk segera turun tangan dan memeriksa seluruh pihak yang bertanggung jawab.
“Kami tidak akan diam! Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan dari aparat hukum, kami akan membawa kasus ini ke KPK! Mafia proyek di Poltekkes Mataram harus diungkap sampai ke akar!” Ujarnya.
Tak hanya itu, Forum Rakyat NTB juga bersiap menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk protes atas bobroknya pengelolaan proyek ini.
Rakyat butuh keadilan! Jangan biarkan mafia proyek terus merampas hak masyarakat dengan proyek-proyek gagal yang hanya menguntungkan segelintir orang. (nu-01)