Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Belum lama ini di salah satu media masa menyebutkan, kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari parkir yang di kelola Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Tengah (Loteng), tidak mencapai target di sebabkan adanya kebocoran.
Atas musibah tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Deklarasi NTB Agus Sukandi, menyoroti pernyataan Kepala Dishub Loteng, H. Lalu Herdan. “Apa yang dikatakan kepala dinas Perhubungan ini salah besar, bukan bocor tapi kinerjanya bapak yang tidak becus,” tegasnya, Selasa (1/7).
Kenapa ia mengatakan demikian lanjutnya, pasalnya regulasi dalam menertibkan parkir di Loteng, tidak pernah dilakukan, sehingga wajar saja lahan lahan parkir yang semestinya hasilkan PAD tidak di urus.
“Bila sumber sumber parkir ini tidak bisa disiasasti, mari saya ajarkan caranya biar bapak paham, jangan sedikit sedikit bilang bocor,” katanya.
Dijelaskan, bicara soal parkir, lahan parkir di Loteng yang tidak terurus sangat banyak, mulai dari pedesaan, Kecamatan hingga perkotaan, contohnya parkir pasar.
Masing masing Desa memiliki pasar, ada yang bersifat pasar harian dan mingguan. Dari ratusan pasar ini, jika lahan parkir di kelola dengan baik, pihaknya yakin PAD parkir bakal melebihi target dan tidak bocor seperti pengakuan Kominfo.
“Kerannya di putus, bagaimana bisa lancar, wajar saja bocor,” cetus aktivis gondrong ini.
Semestinya lanjut Agus, regulasi seperti melakukan sosialiasi bersama Pemerintah Desa (Pemdes), harus dilakukan pihak Dishub. Misalnya saja, lahan lahan parkir yang ada di pasar, pihak Dishub dengan pemdes setempat, melakukan penertiban dan Dishub memberikan pasilitas juru parkir dan memberikan karcis yang dikeluarkan Dishub.
“Sebenarnya menyelamatkan PAD lewat parkir, gampang saja kalau pihak Dishub mau bekerja, tinggal bersurat ke pemdes, berikan pasilitas lengkap, nanti tinggal terima hasil dari pemdes setempat, kan bisa bagi hasil kok,” paparnya.
Untuk lahan parkir di pasar lanjut Agus, untuk parkir harian saja seperti pasar Renteng ataupun Jelojok Kopang, itu bisa menghasilhariRp 700 ribu setiap hari, jika dikalkulasi kan Rp 700 ribu kali 30 hari, maka total setiap bulan yang di hasilkan di satu pasar saja tembus di angka Rp 21 juta.
“Ini baru satu lahan parkir di satu tempat, lalu bagaimana dengan lahan parkir di masing-masing Desa dan Kecamatan yang lain, baik pasar mingguan atau pasar harian, sudah kelihatan PAD kita mubazir kan,” sindirnya.
Terpisah Kepala Dinas Perhubungan Loteng H. Lalu Herdan mengakui, masih ada beberapa lahan parkir parkir yang belum dijangkau dan selama ini masih fokus di area parkir di pinggir jalan.
Lahan Lahan parkir yang sudah dikelola, masih menggunakan pola kerjasama dengan kelompok masyarakat. “Pengelolaan parkir yang sudah kita kelola, saya rasa sudah maksimal kendati masih kita upayakan untuk disempurnakan,” katanya.
Masih adanya yang belum maksimal lanjut mantan Kabag Humas Pemda Loteng ini, itu sudah ia pertimbangkan sehingga tim sudah melakukan uji petik. Sebab beberapa lahan parkir yang memiliki banyak potensi, tapi pemasukannya sedikit.
“Bulan Mei Juni kemarin, kita sudah lakukan uji petik, terutama lahan parkir yang memiliki potensi gemuk, dari uji petik tersebut, kita sudah ambilkan langkah konkrit dan insyaallah metode itu kita akan terapkan bulan Juli ini,” paparnya.
Soal pengelolaan lahan parkir, Dishub telah melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat setempat, dan uji petik tersebut, sudah disampaikab kepada para pengelola parkir.
“Lahan lahan parkir, kita libatkan masyarakat setempat, sebagai salah satu upaya membantu pemerintah daerah, dalam mengurangi angka pengangguran, hasil uji petik juga sudah kita sampaikan ke masing-masing pengelola,” paparnya.
Selanjutnya soal lahan parkir di masing-masing pasar, Dishub Loteng tidak punya kewenangan mengelolanya, sebab itu bukan ranah Perhubungan, melainkan ranah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “Soal parkir pasar itu bukan ranah kami, itu ranah dinas Perindustrian dan perdagangan, kami hanya mengelola parkir di pinggir jalan,” tutupnya. (nu-01).