Oleh : Kusuma Wardana (Dode) – SEKERTARIS APKLI LOMBOK TENGAH (Pengacara Publik)
Dalam catatan sejarah kepariwisataan, jarang sekali kita temukan Kepala Dinas Pariwisata yang begitu totalitas dalam menjalankan tugas… sampai-sampai lupa apa sebenarnya fungsi dinasnya.
Namun di Lombok Tengah, kita patut memberi penghargaan khusus untuk sosok Kepala Dinas Pariwisata yang belakangan ini viral. Beliau bukan hanya rajin hadir di tengah-tengah aksi pengosongan warung rakyat di pesisir Pantai Tanjung Aan, tetapi tampil sebagai ujung tombak. Lebih aktif dari Satpol PP, lebih sibuk dari Camat, bahkan lebih vokal dari pernyataan resmi ITDC sendiri.
Bayangkan, saat warga kecil berusaha bertahan hidup dengan berjualan kopi, makanan ringan, atau membuka spot hiburan sederhana di pinggir pantai, yang datang bukan fasilitator atau mediator, tapi justru eksekutor. Dan lucunya, yang paling dominan tampil bukan aparat keamanan, tapi Kepala Dinas Pariwisata. Netizen pun ramai berseloroh:
“Pak Sungkul itu Kadis Pariwisata, Kasat Pol PP, atau Bos Vanguard?”
Sebuah pertanyaan yang sebenarnya bukan hanya lucu, tapi menyakitkan. Karena ketika seorang pejabat yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata inklusif justru menjadi simbol represif dari pengusiran rakyat dari ruang hidupnya sendiri, maka hilanglah wajah kemanusiaan dari kebijakan publik.
Apakah ini wajah pariwisata yang kita banggakan? Apakah ini bentuk “pemajuan ekonomi lokal” yang dijanjikan oleh rencana besar Mandalika? Ternyata, ‘pemajuan’ itu artinya menggusur yang kecil demi yang besar. ‘Pengembangan’ berarti menghapus jejak lokal demi estetika investor.
Dan entah sejak kapan Kadis Pariwisata bertugas mengatur barisan petugas pengosongan. Tapi siapa kita yang bisa protes? Barangkali ini bagian dari “Grand Design Destinasi Super Prioritas”. Barangkali memang ada SOP baru: Kepala Dinas harus ikut turun tangan menertibkan rakyat. Kalau bisa, sambil selfie untuk kebutuhan dokumentasi kinerja.
Maka, tidak heran jika masyarakat mulai melihat beliau sebagai tokoh serba bisa:
Kepala Dinas Pariwisata ✅
Kasat Pol PP bayangan ✅
Wakil ITDC lapangan ✅
Koordinator Vanguard lapangan ✅
Sungguh paket lengkap. Hanya satu gelar yang kurang: Wakil Rakyat. Karena dalam setiap adegan pengosongan itu, yang absen justru aspirasi rakyat. (**)