Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Terhitung per tanggal 1 Bulan Januari 2025 Pemerintah mengeluarkan larangan mengangkat honorer non-ASN. Dan diganti dengan skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu bagi tenaga honorer kategori tertentu yang memenuhi syarat dan terdata dalam database.
Namun kenyataannya beda di lapangan, di SMPN 1 Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), misalnya Terhitung tiga bulan lalu, setelah aturan larangan mengangkat guru honorer dikeluarkan pemerintah, malah melakukan pengangkatan guru honorer bidang mata pelajaran studi Informatika.
Terkait hal tersebut, kepala SMPN 1 Praya Timur Loteng, saat di konfirmasi membenarkan kalau dirinya mengangkat guru honorer sesuai dengan kebutuhan.
“Memang benar saya yang angkat guru honorer bidang studi Informatika, lulusan Malang dan sudah serdik, kami angkat guru tersebut sesuai kebutuhan sekolah saat ini, jika saya di salahkan tidak masalah saya di pecat,” katanya dengan nada tinggi, Jum’at (26/9).
Selanjutnya soal aturan, pihaknya akui tidak dibolehkan, dan pihaknya sudah bersurat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng, namun sampai saat ini tidak ada respon.
Sedangkan di sisi lain kebutuhan akan guru Informatika di sekolah sangat diharapkan, sehingga pihaknya bersama guru sepakat mengangkat guru honorer bidang studi Informatika.
“Jika saya salah, tidak apa saya di pecat dan saya tidak cocok jadi kepala,” pintanya. “Karena ini di persoalkan, silahkan pak wartawan saya minta ungkap aturan aturan yang lain, yang juga dilanggar, jangan hanya aturan ini saja yang di persoalkan,” sambungnya
Sementara itu dalam pemberitaan sebelumnya Sekertaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya melalui pesan WahtsApp nya menuliskan TIDAK BOLEH.
“Kami akan menindak tegas oknum yang melanggar aturan, karena aturan telah jelas melarang pengangkatan honorer sesuai ketentuan yang ada,” katanya. “Coba minta kirimkan nomor kepala sekolah itu dik,” sambung sekda Loteng. (Nu-01).