Lombok Tengah (ntbupdate.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) berhasil meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Penghargaan ini diserahkan di Gedung Utama Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, dan diterima langsung oleh Kepala Kejari Loteng, Nurintan M.N.O. Sirait, S.H., M.H.
“Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 354 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 dan Nomor: 09/B/WJA/01/2025 tanggal 23 Januari 2025. Kejari Loteng sukses meraih piagam penghargaan WBP dari Kejagung dan KemenPAN-RB,” terang Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Loteng I Made Juri Imanu, SH., MH, Rabu (20/02).
Predikat WBK tersebut berhasil diraih, setelah serangkaian evaluasi ketat yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan KemenPAN-RB. Setelah Pencanangan Zona Integritas, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah menerapkan berbagai inovasi yang mendukung terwujudnya peningkatan integritas, kinerja satker serta kualitas pelayanan publik.
Diantaranya adalah tersedianya pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), Artistik (Antar Barang Bukti Gratis Kejaksaan), Tertib Tahap II, aplikasi Simpel Napi dan Halo Desa. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mengedepankan transparansi, tetapi juga memberikan dampak manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Loteng, dalam mendapatkan layanan publik secara cepat, efisien, dan tanpa adanya praktik korupsi.
Pembangunan berbagai inovasi tersebut didukung juga dengan terwujudnya akses atau jalur pelaporan atau pengaduan bagi masyarakat terkait dugaan adanya indikasi perbuatan korupsi agar dapat segera ditindaklanjuti.
Keberhasilan dalam meraih WBK, mencerminkan komitmen dan dedikasi Kejari Loteng dalam membangun integritas dan akuntabilitas, disamping itu juga memperlihatkan bahwa lembaga ini telah berhasil menciptakan sistem pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan dekat dengan masyarakat.
Predikat WBK ini menjadi bukti konkret bahwa Kejari Loteng, tidak hanya mampu menjalankan tugas penegakan hukum dengan baik, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik khususnya bagi masyarakat Loteng.
Penghargaan ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan Kejari Loteng, sekaligus mendorong institusi ini untuk terus maju dalam mewujudkan zona integritas yang lebih baik lagi. Kejari Loteng juga bertekad untuk tidak berhenti berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, demi tercapainya visi terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Keberhasilan ini diharapkan juga dapat menginisiasi dan mendorong Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dapat bersinergi dengan Kejari Loteng agar dapat berhasil membangun zona integritas di satuan organisasi masing-masing, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mencegah terjadinya pungli, korupsi, kolusi, nepotisme dan kebocoran keuangan negara dan daerah. (nu-01)