LOTENG (ntbupdate.com)– Penyidik Polsek Praya Timur Polresta Lombok Tengah, memastikan penanganan kasus dugaan pemukulan yang dialami Hj. Ratni, sudah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian.
Proses penanganan perkara tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari pengumpulan keterangan saksi hingga pendalaman terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Kapolsek Praya Timur Lombok Tengah IPTU I Nyoman Astika menegaskan, setiap laporan apapun itu, tidak ada yang tumpang tindih, semua di proses sesuai prosedur secara hukum, apalagi soal dugaan kasus penganiayaan yang menimpa Hj Ratni, yang sudah diterima dan sudah di proses sesuai SOP.
“Setiap laporan masyarakat, kewajiban Kepolisian untuk memprosesnya dan ditangani secara profesional, objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk laporan soal dugaan penganiayaan yang menimpa Hj. Ratni juga sudah dilakukan sesuai SOP,” katanya, Kamis (19/11).
Dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, pemeriksaan saksi menjadi salah satu tahapan penting untuk mengungkap secara jelas kronologi kejadian, termasuk menggali keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui maupun berada di lokasi saat peristiwa dugaan pemukulan tersebut terjadi.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap fakta yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam menentukan arah penanganan perkara.
Dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan tim penyidik Polsek Praya Timur Lombok Tengah, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga seluruh pihak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
“Mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, sudah dilakukan sesuai SOP kepolisian, termasuk penyidik juga sudah berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polresta Lombok Tengah, ini artinya tidak ada kasus yang tidak kami selesaikan,” ungkapnya.
Apalagi kasus ini, sudah masuk laporannya di Polsek, sehingga penanganan kasus ini menjadi perhatian masyarakat, sehingga transparansi dan profesionalitas aparat kepolisian sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional hingga perkara tersebut memperoleh kejelasan hukum. (NU-01)
