LOTENG (ntbupdate.com)-
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPW FK-PKBM) NTB Hanafi, SH, menyampaikan tanggapan dan keberatan atas pemberitaan media online terkait laporan warga terhadap Kepala Desa Terpilih di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Lombok Tengah (Loteng) Marianah.
Soal dugaan pemalsuan ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C, yang di pakai saat mendaftar.
Menurut Hanafi, pemberitaan mengenai dugaan pemalsuan ijazah harus disikapi secara objektif, profesional, dan berimbang. Jangan sampai sebuah laporan atau dugaan yang belum dibuktikan melalui proses hukum justru membentuk opini publik seolah-olah seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk melaporkan suatu dugaan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum. Namun, kami juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jangan sampai laporan yang masih dalam tahap penyelidikan kemudian dipublikasikan seolah-olah merupakan fakta hukum,” tegasnya, Rabu (18/11).
PKBM ADALAH LEMBAGA PENDIDIKAN RESMI, BUKAN JALAN PINTAS MEMPEROLEH IJAZAH
Hanafi menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh satuan pendidikan nonformal, termasuk PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Program Paket C merupakan layanan pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan menengah yang prosesnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, tidak tepat apabila muncul anggapan bahwa seseorang yang memperoleh ijazah Paket C dalam waktu tertentu secara otomatis dianggap melakukan pelanggaran atau pemalsuan ijazah.
“Jangan menggeneralisasi bahwa ijazah Paket C yang diterbitkan pada tahun tertentu pasti bermasalah. Setiap peserta didik memiliki riwayat pendidikan, proses pendaftaran, pembelajaran, penilaian, dan kelulusan yang harus diperiksa berdasarkan dokumen serta data administrasi yang sebenarnya,” ujarnya.
RIWAYAT PENDIDIKAN HARUS DIVERIFIKASI BERDASARKAN DATA
Terkait persoalan Marianah, Hanafi menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh pihak PKBM Dianda, yang bersangkutan tercatat sebagai peserta didik dan mengikuti proses pendidikan kesetaraan.
Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang meragukan keabsahan ijazah tersebut, maka mekanisme yang tepat adalah melakukan verifikasi terhadap data peserta didik, riwayat pembelajaran, keikutsertaan dalam penilaian atau ujian, data Dapodik, serta dokumen penerbitan ijazah.
Kami mendorong aparat penegak hukum dan instansi pendidikan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan objektif.
Hanafi juga menegaskan, persoalan mengenai dugaan penggunaan gelar akademik S1 atau S.Pd. harus dibedakan dengan persoalan keabsahan ijazah Paket C. Kedua hal tersebut merupakan persoalan administrasi dan pembuktian yang berbeda sehingga tidak boleh dicampuradukkan tanpa pemeriksaan dokumen yang jelas.
DPW FK-PKBM NTB MEMBELA MARWAH PENDIDIKAN KESETARAAN
Sebagai organisasi yang menaungi dan memperjuangkan kepentingan lembaga PKBM di NTB, DPW FK-PKBM NTB berkepentingan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
“Kami tidak membenarkan praktik pemalsuan ijazah apabila memang terbukti terjadi. Namun, kami juga tidak membenarkan adanya tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti dan pemeriksaan yang objektif,” ujarnya.
Jangan sampai persoalan individual kemudian dijadikan alasan untuk mendiskreditkan seluruh lembaga PKBM dan merendahkan martabat para peserta didik pendidikan kesetaraan yang selama ini berjuang mendapatkan hak pendidikan.
Banyak masyarakat yang tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan formal karena faktor ekonomi, pekerjaan, usia, maupun kondisi sosial.
PKBM hadir memberikan kesempatan kedua kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak.
EMPAT SIKAP RESMI DPW FK-PKBM NTB
Atas persoalan tersebut, DPW FK-PKBM NTB menyampaikan.
1. Menghormati proses hukum dan mendukung aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, serta berdasarkan alat bukti yang sah.
2. Meminta agar semua pihak tidak membangun opini yang menghakimi seseorang sebelum adanya pembuktian hukum yang jelas.
3. Mendorong Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi administratif terhadap riwayat pendidikan, data peserta didik, serta dokumen ijazah yang dipersoalkan.
4. Menolak segala bentuk generalisasi dan pemberitaan yang berpotensi mendiskreditkan lembaga PKBM serta pendidikan kesetaraan secara keseluruhan.
“Kami tidak sedang membela seseorang secara membabi buta. Kami membela prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kehormatan dunia pendidikan kesetaraan. Jika memang ditemukan pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tetapi jika tidak terbukti, jangan biarkan nama baik seseorang dan lembaga pendidikan dirusak oleh opini yang belum teruji kebenarannya. Perlu kami tegaskan, ijazah Paket C adalah produk pendidikan kesetaraan yang memiliki kedudukan dalam sistem pendidikan nasional. Jangan merendahkan pendidikan kesetaraan dan jangan menghakimi peserta didiknya. Hukum harus ditegakkan, tetapi keadilan dan asas praduga tidak bersalah juga harus dijunjung tinggi,” terangnya panjang. (Rilis).
