Pemda Loteng, Hadir Selamatkan RSUD Praya Ditengah Kebutuhan Krusial

Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), selalu ada ketika
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, membutuhkan penyelamatan.

Terlebihnya lagi tahun ini menanggung beban utang mencapai sekitar Rp 23 miliar, untuk membeli kebutuhan krusial, termasuk obat-obatan dan alat kesehatan lainnya dari pihak ketiga.

“RSUD Praya-kan rumah sakit milik daerah, tentu pemerintah daerah juga punya tanggung jawab dan kepentingan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Termasuk soal utang ini, karena erat kaitannya dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata wakil Bupati Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si. kemarin.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemda lanjutnya, anggaran sudah disiapkan di APBD perubahan 2026 ini. Harapannya, tahun ini juga persoalan beban utang RSUD Praya bisa diselesaikan. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut yang dikhawatirkan bisa mengganggu pelayanan kesehatan di RSUD Praya. Mengingat, beban utang yang ditanggung RSUD Praya kebanyakan sumbernya dari pihak ketiga.

ia menjelaskan, besarnya beban utang tersebut karena tingginya beban operasional yang harus ditanggung RSUD Praya. Tidak sebanding dengan pemasukan yang ada. Terutama pemasukan dari klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di mana pemasukan yang diterima setiap kali mengajukan klaim sering kali tidak sesuai dengan nilai klaim yang diajukan, sehingga meninggalkan sisa beban utang yang terus terakumulasi seperti sekarang ini.

“Penerimana pendapatan utama RSUD Praya itu dari klaim BPJS kesehatan. Kondisinya sudah cukup lama belum terpenuhi sampai 100 persen, dan saya rasa apa yang di alami RSUD Praya, juga sama dengan rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah di daerah lainnya,” ungkapnya.

Masih soal utang, pemda sudah
membahasnya bersama DPRD Loteng. Dengan melihat kondisi dan kemampuan anggaran daerah, ada peluang beban utang RSUD Praya bisa diselesaikan di APBD perubahan tahun ini.

“Tinggal sekarang soal kebijakan antara pemerintah daerah bersama DPRD,” imbuh Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini.

Ke depan, guna menekan beban operasional yang cukup tinggi pihaknya mendorong manajemen RSUD Praya melakukan upaya-upaya efisiensi. Sehingga beban operasional yang ada memang benar-benar menggambarkan kondisi kebutuhan yang sesungguhnya. Begitu juga dalam menyusun rencana kebutuhan agar bisa lebih cermat lagi. (NU-01).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *