Lombok Tengah (ntbupdate.com)- Dalam rapat paripurna DPRD Lombok Tengah (Loteng), dengan agenda Penyampaian pemandangan umum fraksi fraksi nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Loteng, menyoroti soal pengalokasian APBD 2027, untuk anggaran operasional di masing-masing birokrasi, di kurangi dan dialihkan untuk anggaran yang pro rakyat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi PPP DPRD Loteng, M. Najib Daud Muhsin, Senin (19/10).
Di sisi lain, Fraksi PPP mengapresiasi komitmen dan capaian Pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Namun, fraksi tersebut menilai pembahasan rancangan APBD perlu dilakukan secara cermat agar anggaran tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, namun harus berpihak kepada pembangunan pro rakyat.
Selanjutnya, salah satu catatan utama PPP berkaitan dengan prioritas belanja daerah yang diarahkan untuk kebutuhan penggajian dan operasional pemerintah.
Fraksi PPP meminta pemerintah daerah menyajikan rincian perbandingan antara belanja operasional rutin birokrasi dan belanja yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
Menurut PPP, keterbukaan mengenai komposisi belanja tersebut penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah tidak habis untuk membiayai kebutuhan internal pemerintahan.
Fraksi PPP menggaris bawahi catatan dalam Belanja Daerah yang menyebutkan bahwa akan diprioritaskan untuk penggajian dan operasional pemerintah.
“Tentu kita tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang untuk belanja pembangunan masyarakat semakin menipis,” katanya.
Selain menyoroti soal pembangunan pro rakyat, PPP juga meminta agar pembangunan infrastruktur mendapat perhatian serius dalam penyusunan APBD 2027.
Kenapa itu penting, sebab PPP menilai ketersediaan jalan yang layak, jaringan infrastruktur yang memadai, serta sistem irigasi yang berfungsi baik, dapat memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas masyarakat.
Selain itu fraksi PPP meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara rinci mengenai estimasi pendapatan yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut, termasuk aspek efisiensi belanja melalui proses tender maupun belanja pegawai.
PPP menilai penjelasan tersebut diperlukan agar DPRD dapat memahami secara lebih komprehensif dasar perhitungan anggaran serta memastikan penyusunannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kenapa itu penting, sebab alokasi APBD 2027 tepat sasaran, agar kebijakan fiskal daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ungkapnya. (NU-01).